REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas atau upper-middle income countries per Juli 2023. Menurutnya, proses pemulihan ekonomi di Indonesia termasuk cepat setelah sebelumnya turun ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah karena pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).
"Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi," kata Jokowi.
Jokowi pun bersyukur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi di atas lima persen selama enam kuartal berturut-turut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa situasi di paruh kedua 2023 tidaklah mudah.
Menurutnya, pemerintah harus mewaspadai sejumlah hal, seperti lingkungan global yang masih belum stabil dan ketegangan geopolik yang masih berlangsung. Kondisi ini, kata dia, berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah seperti pada sektor ekspor.
Selain itu, sejumlah lembaga internasional juga memprediksi terjadinya perlambatan ekonomi global. Karena itu, Jokowi meminta agar prediksi tersebut diwaspadai.
"IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi," tegas Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, adanya fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerjasama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi yang menunjukkan situasi positif namun juga melemah.
"Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," ujanya.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian jajarannya. Di antaranya yakni fokus dan waspada terhadap potensi krisis serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Ia tak ingin ada persaingan politik yang menyebabkan program pemerintah menjadi terhambat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
