REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan memperluas akses keuangan kemasyarakat yang tidak terjangkau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau unbanked people menjadi tantangan inklusi di Indonesia.

"Unbanked dan underbanked people, bagaimana supaya mendapatkan kesempatan. Akan muncul ketimpangan kalau unbanked tidak didorong. Namanya inklusi ya semuanya," ujar Eko dalam Diskusi Publik bertajuk "Masa Depan Innovative Credit Scoring Pasca UU P2SK" di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Menurut dia, masih banyak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri yang memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan jasa keuangan di tengah meningkatnya kebutuhan akses terhadap modal usaha. Padahal, akses keuangan dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

"UMKM semakin besar, semakin butuh akses keuangan," ujar Eko.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat sudah mengalami kenaikan setiap tahun.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 60 persen pada tahun 2013, lalu, meningkat menjadi 68 persen pada 2016, menjadi 76 persen pada 2019, dan menjadi 85 persen pada 2022 lalu.

Dari survei tersebut, Eko menjelaskan, sebanyak 85 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan. Sedangkan, sebanyak 15 persen penduduk masih tergolong unbanked people.

"Inklusi keuangan di Indonesia dari periode ke periode sebenarnya naik, tapi kita punya target yang lebih tinggi, tahun depan (2024) itu 90 persen," ujar Eko.

Namun demikian, lanjut dia, capaian nasional tersebut masih kalah dengan indeks inklusi keuangan berbagai negara lain, bahkan di Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan World Bank, inklusi keuangan Indonesia sebesar 51 persen pada 2021, atau di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya, di antaranya Vietnam sekitar 58 persen, Malaysia sekitar 90 persen, Thailand sekitar 95 persen, dan Singapura sekitar 98 persen.

"Harus ada upaya yang lebih ekstra dari pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan supaya indeks inklusi kita naik. Sudah dalam tren naik, tapi masih perlu bekerja keras," ujar Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika