Selasa 27 Jun 2023 07:23 WIB

Daftar Belanja Pemerintah Pusat yang Langsung untuk Masyarakat

Jumlah rincian belanja yang langsung diberikan pada pemerintah capai 51,2 persen.

Rep: Mgrol148/ Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Senin (26/06/2023) dalam konferensi pers APBN Kita.
Foto: Mgrol148
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Senin (26/06/2023) dalam konferensi pers APBN Kita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Senin (26/06/2023) dalam konferensi pers APBN Kita menyampaikan total dan juga rincian belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat 51,2 persen dari total realisasi BPP.

Melalui belanja Kementrian dan Lembaga yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain melalui bantuan sosial dan UMKM meliputi PKH sebesar Rp 14,7 trilliun untuk 9,9 juta KPM. Untuk kartu sembako sebesar Rp 16.1 trilliun untuk 18,7 juta KPM.

Baca Juga

“Kita lihat untuk bantuan PKH, untuk Kartu Sembako ini ada 9,9 juta dari PKH dan untuk penerima sembako 18,7 juta jumlah yang sudah kita belanjakan Rp 14,7 trilliun dan Rp 16,1 trilliun ini langsung masuk kedalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin” kata Sri Mulyani.

“Untuk masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan. Namun, tidak membayar premi ada 96,7 juta jiwa. mereka kalau sakit mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya karena, pemerintah sudah membayar Rp 19,3 trilliun hingga dengan bulan mei ini untuk 96,7 juta jiwa,“ tambahnya.

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada para petani, peternak, nelayan. Untuk petani pemerintah mengeluarkan Rp 365,5 miliar untuk 69,021 unit kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai.

Sedangkan untuk alat dan mesin pertanian pemerintah menggelontorkan Rp 163,2 miliar yang diturunkan berupa alat dan mesin 120 traktor, dan 100 cultivator. Bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor dan juga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang sebesar Rp 14,5 miliar.

Untuk Pendidikan, pemerintah melalui Program Indonesia Pintar sebesar Rp 5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa. Untuk program KIP Kuliah sebesar Rp 5,8 triliun untuk 692,0 ribu M=mahasiswa, sedangkan untuk dana BOS untuk di lingkungan Kementrian Agama sebesar Rp 5,1 trilliun untuk 4,5 juta siswa, dan untuk BOPTN sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN.

“Infrastruktur yang kita bangun yang langsung dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan kembali rumah – rumah yang hancur pasca bencaca di Cianjur sudah menelan Rp 1,2 triliun dimana 42,4 ribu rumah sudah di rehabilitasi,” kata dia.

Sedangkan untuk belanja non Kementrian dan Lembaga yaitu subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 35,6 trilliun untuk 39,2 juta pelanggan, untuk subsidi BBM sebesar Rp 43,7 trilliun untuk 5,629,5 ribu kilo liter (subsidi).

Subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 trilliun untuk 2,6 juta metrik ton. Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 trilliun untuk 454,1 ribu peserta sedangkan subsidi perumahan sebesar Rp 301,9 miliar untuk 72,6 Ribu unit.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement