REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembentukan Sub Holding Palm Co PTPN diyakini akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola ketahanan pangan. Terutama, memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, serta memperkuat program hilirisasi dari sektor perkebunan.
Direktur Riset CORE Indonesia, Dr Piter Abdullah, mengatakan Indonesia memang sudah seharusnya memiliki BUMN besar yang khusus mengelola minyak sawit. Sehingga, pemerintah bisa lebih leluasa dalam mengeluarkan kebijakan saat terjadi gejolak harga.
Piter mengakui, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia relatif tinggi, sehingga masih menjadi penguasa ekspor minyak sawit mentah di dunia. Namun, jelasnya, meski produksi tinggi, ancaman terjadinya kelangkaan minyak goreng dan produk turunannya di Indonesia bisa saja terjadi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dampak dari kenaikan harga CPO di luar negeri.
“Walaupun produksi CPO Indonesia tinggi, pengalaman lalu Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini terjadi karena harga CPO mahal di luar negeri, sehingga lebih menguntungkan untuk di ekspor ke luar negeri. Akibatnya, CPO di dalam negeri langka,” ujarnya, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/6/2023).
Namun, dia mengatakan, Pemerintah sulit memaksa perusahaan swasta agar mengutamakan kebutuhan pasar dalam negeri. Sedangkan selama ini, BUMN perkebunan tidak menguasai mayoritas produksi.
Tidak hanya dari sisi perusahaan swasta, jelasnya, petani juga lebih memilih menjual tandan buah segar-nya ke perusahana swasta untuk diolah menjadi CPO dan di ekspor karena lebih menguntungkan.
“BUMN tidak menguasai mayoritas. Ini yang kiranya menjadi pemicu pemikiran bahwa Indonesia tidak bisa menyerahkan ini ke swasta. Jadi saya sependapat, dengan pendirian Palm Co untuk mengimbangi peran swasta di dalam supply chain CPO,” ujarnya.
Lebih jauh, dia mengatakan, selama ini jalur penjualan sawit petani mayoritas ke perusahaan swasta. Hal ini, karena perusahaan swasta memiliki rantai pasok dan pengolakan sawit jadi CPO dan produk turunannya untuk kemudian diekspor.
Dengan adanya BUMN khusus sawit, yaitu Palm Co, dia menilai, akan bisa membantu meningkatkan kesejahteran petani karena ada jaminan harga. Kemudian, posisi tawar petani juga meningkat karena ada beberapa alternatif pembeli sawit.
“Bahkan lebih jauh lagi dalam upaya melalukan hilirasisai di sektor sawit. Saya kira ini juga alasan didirikan Palm Co. Kemudian, ada penyeimbang dari sisi supply chain sawit dan ini bisa menguntungkan petani,” paparnya.
Dia menilai pembentukan Palm Co adalah bentuk keseriusan Pemerintah membangun dan mengembangkan industri sawit di Tanah Air. Palm Co dapat menjadikan BUMN menjadi pemimpin dalam upaya hilirisasi perkebunan dari komoditas sawit.
“Jadi pembentukan Palm Co ini positif. Mari kita support Kementerian BUMN agar rencana yang baik ini bisa dieksekusi dengan baik dan profesional,” ucap Piter Abdullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
