REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih banyak yang terkendala soal agunan saat akan mengakukan pembiayaan ke perbankan. Pihaknya pun berharap agar perbankan, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.
Ia menegaskan, salah satu upaya agar UMKM naik kelas adalah dengan kemudahan akses ke pembiayaan untuk memperkuat modal kerja. "Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri,” kata Teten dikutip dari Siaran Pers, Selasa (20/6/2023).
Ia menuturkan, perbankan di sejumlah negara telah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. “UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," katanya menambahkan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30 persen pada tahun 2024. Menurut Teten, bila UMKM masih sulit mengakses pembiayaan perbankan dengan skema agunan, target tersebut bisa saja sulit dipenuhi.
Hal itu juga kata Teten, yang menjadi alasan bagi Pemerintah untuk terus menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar semakin banyak usaha mikro terbantu untuk menambah modal usahanya.
"Mau bagaimanapun tak sedikit UMKM yang selama ini menggunakan uang secara mandiri karena sulit pinjam ke bank," katanya.
Teten menambahkan, pihaknya juga terus berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit.
Salah satu contohnya dengan mengelompokkan petani sawit yang diintegrasikan dalam sebuah koperasi dan terhubung sebagai offtaker. Di mana, offtaker yang menghubungkan para petani ke sektor pembiayaan seperti perbankan.
Ia menegaskan, dengan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM, semakin mendukung UMKM maju dan berkembang. Sekaligus, menciptakan semakin banyaknya lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerah.
"Struktur ekonomi sebesar 96 persen dikuasai oleh sektor mikro. Sementara ekonomi menengah hanya sedikit karena usaha mikro yang naik kelas juga sedikit. Ini tidak ideal. Sebab sebanyak 70 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor usaha mikro sementara kredit yang disediakan oleh bank baru sekitar 21 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika