REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Syahrul Yasin Limpo mendorong pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota untuk merubah gaya pembiayaan yang selama ini sangat bergantung kepada anggaran negara dengan melibatkan partisipasi perbankan dan swasta. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Temu Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Mitra Pembiayaan dan Pelaku Agribisnis, di Hotel Mercure, Jumat (9/6/2023).
"Kalau dulu zamannya Big Goverment, Gubernur, Bupati seperti Sinterklas, kalau tidak suka bagi-bagi katanya tidak bagus. Tapi.faktanya tidak. Jadi, yang harus didorong adalah mereka yang memiliki gagasan-gagasan untuk ikut bertanggung jawab di dalamnya dan kemudian menggulirkan sesuatu berskala ekonomi yang kita asistensi. Dan ini yang berhasil dalam 2 tahun menghadapi Covid," kata Mentan, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).
Mentan Syahrul yang pernah menjabat sebagai Bupati dan Gubernur menjelaskan bahwa kemampuan APBD itu hanya mampu memutar 9 sampai 11 persen, paling besar 20 persen. "Kalau begitu, harus mulai digulirkan penggunaan dana-dana dari perbankan melalui skema KUR yang ada atau investasi dari private sector not just Government Sector," ujarnya.
Tercatat penyerapan KUR sektor pertanian tahun 2022 sebesar 113,43 trilliun (126,04 persen) dari target penyerapan sebesar 90 trilliun dengan debitur sebesar 2,7 juta debitur. Tahun 2023 ini target penyerapan KUR sektor pertanian sebesar 100 trilliun. Sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 tercatat telah terserap sebesar 25,12 triliun (25,12 persen) dengan debitur sebesar 532.321.
"Melihat angka penyerapan KUR ini tentunya menggembirakan buat kita semua, bahwa sektor pertanian telah memanfaatkan sumber pembiayaan KUR dengan baik. Dan Oleh karena itu mari manfaatkan dengan baik program KUR ini karena terbukti KUR sangat membantu dalam pembiayaan petani," ungkapnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan, kegiatan hari ini dimaksudkan untuk membangun dan memantapkan komitmen bersama antara Bank Himbara, Bank Daerah, BSIP, Gubernur dan Walikota seluruh Indonesia untuk penyerapan KUR dan KUA.
"Setiap Gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA ini sebesar Rp 100 miliar, dan setiap Bupati/Walikota sebesar Rp 50 miliar. Melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR sektor pertanian sebesar 30 triliun," sebut Ali Jamil.
Ali Jamil melaporkan, penyerapan Kredit pembelian Alsintan tahun 2023 mencapai Rp 9,5 miliar untuk pembelian alsintan sebanyak 22 unit. Antara lain untuk pembelian Combine Harvester dan TR 4.
"Selanjutnya untuk akselerasi implementasi penyerapan Kredit Usaha Alsintan akan dilakukan dengan mengoptimalkan brigade alsintan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Badan Standarisasi lnstrumen Pertanian (BSIP) melalui BPSIP di seluruh Indonesia yang menjadi komandannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika