REPUBLIKA.CO.ID,HANOI -- Pemerintah Vietnam memotong setengah biaya pendaftaran yang dikenakan pada mobil buatan lokal karena perlambatan ekonomi mengancam akan mempengaruhi permintaan kendaraan di negara itu.

Vietnam News melaporkan pada Jumat (9/6/2023), menurut Kementerian Keuangan pemotongan tersebut yang dijadwalkan berlaku selama enam bulan mulai Juli, akan mengurangi anggaran pendapatan pemerintah hingga 9 triliun dong Vietnam atau sekitar 380 juta dolar AS. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp 15.000 per dolar AS maka pemerintah Vietnam akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun.

Produksi dan penjualan industri otomotif Vietnam turun tajam pada April dari Maret, memicu kekhawatiran bahwa pasar otomotif negara Asia Tenggara itu dapat menyusut tahun ini, kata Asosiasi Pabrikan Otomotif Vietnam (VAMA) dalam sebuah laporan.

Penjualan eceran kendaraan baru oleh pabrikan anggota VAMA turun 39 persen menjadi 50.017 unit pada periode Januari-April dari tahun lalu. Sementara penjualan mobil impor turun 16 persen menjadi 42.784 unit.

Produsen mobil mencatat penurunan 19,3 persen dalam produksi mereka dalam empat bulan pertama tahun ini, kata Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam sebuah laporan, menambahkan bahwa bisnis lokal mempertahankan akumulasi inventaris yang cukup tinggi.

Terlepas dari kenyataan bahwa pemotongan Vietnam sebelumnya pada tahun 2020 dan 2022 membantu menghidupkan kembali pasar mobil karena penjualan mobil melonjak secara dramatis, Kementerian Keuangan mengatakan pemotongan yang akan datang tidak akan menghidupkan kembali penjualan mobil sebanyak dua pemotongan terakhir.

Ketika rantai pasokan global terganggu selama penguncian Covid-19 pada tahun 2020 di sisi pasokan, industri otomotif terpaksa mengurangi produksi dan menunda pengiriman ke konsumen, sementara permintaan konsumen akan kendaraan melebihi pasokan.

Menurut diler mobil saat ini pembuat mobil sedang berjuang untuk menemukan pembeli karena konsumen menunda pembelian akibat biaya pinjaman yang lebih tinggi dan ekonomi yang melemah. 

Pemotongan juga dapat berdampak negatif terhadap komitmen perdagangan bebas negara karena hanya diterapkan pada kendaraan buatan lokal. “Importir mobil telah lama menyuarakan keprihatinan mereka atas perlakuan yang dianggap tidak adil,” kata Kementerian Keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika