Toto menilai proyek fiktif atau pelanggaran aturan terkait ekspor dan impor mestinya sesuatu yang bisa dideteksi apabila fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris berjalan optimal.
"Karena jelas setiap action plan yang akan dikerjakan pihak eksekutif biasanya dilaporkan ke dewan komisaris. Dewan komisaris juga bisa optimalkan fungsi pengawasan dengan memberdayakan komite auditnya untuk mendalami transaksi atau aksi korporasi yang dirasa janggal," ucap Toto.
Selain itu, lanjut Toto, masih terdapat pengawasan eksternal yang dijalankan auditor, baik kantor akuntan publik (KAP) maupun BPK. Toto menyampaikan BUMN setiap tahun membuat laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik (KAP) independen. Dengan demikian, secara aturan, lanjut Toto telah ada sejumlah filter pengawasan yang berlapis.
"Jadi kalau masih terjadi kebocoran juga, masih terungkap kasus manipulasi dalam transaksi impor emas seperti di Antam, maka semua mekanisme pengawasan ini bobol alias tidak berfungsi. Apalagi kalau BUMN juga sudah go public (perusahaan terbukan) maka ini bisa menurunkan kepercayaan investor," kata Toto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
