Sabtu 13 May 2023 19:18 WIB

KTT G7 akan Bahas Kekhawatiran Paksaan Ekonomi Cina

Presiden AS Joe Biden telah menjadikan China sebagai fokus kebijakan luar negerinya.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
 Dari kiri ke kanan, Menteri Keuangan Italia Giancarlo Giorgetti, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, Joachim Nagel, presiden Deutsche Bundesbank, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner, Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt, dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, tunggu sesi foto bersama pertemuan keuangan G7, di Toki Messe di Niigata, Jepang, J umat (12/5/2023).
Foto: AP Photo/Shuji Kajiyama
Dari kiri ke kanan, Menteri Keuangan Italia Giancarlo Giorgetti, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, Joachim Nagel, presiden Deutsche Bundesbank, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner, Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt, dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, tunggu sesi foto bersama pertemuan keuangan G7, di Toki Messe di Niigata, Jepang, J umat (12/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemimpin negara kelompok G7 akan membahas kekhawatiran tentang paksaan ekonomi China. Khususnya mengenai pernyataan kekhawatiran tentang penggunaan leverage ekonomi China di luar negeri.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (13/5/2023), pejabat AS yang akrab dengan diskusi tersebut mengungkapkan kemungkinan pernyataan tersebut merupakan komponen komunike keseluruhan yang akan dirilis oleh para pemimpin selama KTT yang berlangsung pada 19-21 Mei di Hiroshima, Jepang.

Baca Juga

Pernyataan utama G7 diatur untuk memasukkan bagian khusus untuk China dengan daftar kekhawatiran yang mencakup paksaan ekonomi dan perilaku lain yang telah dilihat khusus dari Republik Rakyat China. Pernyataan keamanan ekonomi yang terpisah akan berbicara lebih banyak dengan alat yang digunakan untuk melawan upaya tersebut, termasuk perencanaan dan koordinasi.

Presiden AS Joe Biden telah menjadikan China sebagai fokus kebijakan luar negerinya untuk menjaga hubungan yang kompetitif agar tidak mengarah ke salah satu konflik terbuka. Termasuk mengenai Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.

G7 yang juga mencakup Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris terkait erat secara ekonomi dengan China. Sebab negara tersebut merupakan pengekspor terbesar dunia dan pasar utama bagi banyak dari tujuh perusahaan negara.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh semua pemimpin G7 setiap tahun dimaksudkan untuk memberi sinyal negara-negara kuat tersebut selaras dalam berbagai masalah politik dan ekonomi. Anggota G7 juga akan membuka prospek kerja sama lebih lanjut dengan China di bidang-bidang seperti iklim.

Pertemuan G7 dipastikan akan menjadi ujian seberapa banyak anggota dapat menyepakati pendekatan bersama terhadap China yang ekonomi terbesar kedua di dunia. Persyaratan China telah menjadi subjek utama pembicaraan yang saat ini sedang berlangsung oleh para pemimpin keuangan G7 di Niigata, Jepang.

"AS ingin mendapatkan sesuatu ldi atas kertas dalam hal kesepakatan dan negara-negara lain, tetapi mereka tidak begitu tertarik untuk menuliskan secara spesifik di atas kertas berbagai instrumen dan alat ekonomi negara ini," kata Senior Direktur Pusat GeoEkonomi Dewan Atlantik, Josh Lipsky.

Secara khusus, beberapa anggota G7 ragu untuk menandatangani kontrol investasi keluar di China.

Kebijakan tersebut dirancang sebagian untuk membantu menolak akses militer China yang dapat digunakannya untuk mendapatkan keunggulan teknologi. Rahayu Subekti

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement