REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial. BI membidik untuk menciptakan sistem pembayaran yang mudah dan tetap aman.
Filianingsih memastikan bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. "Kebijakan sistem pembayaran dilakukan dalam tiga strategi untuk mencapai pembayaran yang cepat, mudah, efisien, dan aman," kata Filianingsih dalam agenda Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Selasa (9/5/2023).
Dalam strategi pertama, Filianingsih menyebut BI ingin mempercepat konsolidasi industri sistem pembayaran inovatif yang sehat dan kompetitif. Lalu kedua, BI ingin mengembangkan interkoneksi yang terintegrasi yang didukung dengan infrastruktur pembayaran.
Lalu ketiga, Filianingsih mengatakan BI ingin mendorong praktik pasar yang sehat dan juga efisien. "Arah sistem pembayaran lintas negara terletak pada visi yang ada di Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dengan menjaga kepentingan nasional di lintas batas penggunaan ekonomi dan keuangan digital," ungkap Filianingsih.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Filianingsih meyakini pengembangan sistem pembayaran membutuhkan dukungan. Selain itu juga sinergi dari para pelaku industri untuk mengintegrasikan ekonomi digital dan ekosistem keuangan.
Filianingsih menyebut, terdapat sejumlah tonggak penting dalam implementasi BSPI 2025 yaitu reformasi regulasi. Selain itu, indonesia juga memiliki sejumlah milestone dalam digitalisasi sistem pembayaran yaitu Quick Respons Code Indonesian Standard (QRIS), BI Fast, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), dan pembayaran lintas negara.
Peran penting QRIS
Filianingsih mengungkapkan QRIS memiliki peran penting dalam ekosistem pembayaran digital. Tak hanya itu, QRIS juga berhasil menjadi pintu masuk bagi digitalisasi UMKM di Indonesia.
"QRIS sudah menjadi game changer pembayaran digital," tutur Filianingsih.
Filianingsih menyebut, hingga Maret 2023 pengguna QRIS sudah mencapai 32,41 juta dengan total merchant hingga 25,4 juta. Filianingsih menuturkan, dari total tersebut sekitar 92 persen penggunanya adalah UMKM.
Managing Director Gopay, Budi Gandasoebrata optimistis pertumbuhan ekonomi digital ASEAN akan terus terjadi. Di Indonesia, lanjut Budi, Gopay terus mendorong perluasan adopsi pembayaran nontunai lewat implementasi QRIS dan edukasi literasi finansial bagi pengguna seluas-luasnya.
"Ke depan, kami senantiasa mengembangkan inovasi pembayaran sejalan dengan arahan Bank Indonesia, untuk terus menghadirkan pengalaman transaksi digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi seluruh pengguna," kata Budi.
Transaksi BI Fast melesat
Selain QRIS, Filianingsih mengungkapkan dampak positif juga terasa dalam implementasi BI Fast. Dengan berhasil memangkas biaya transaksi hingga 60 persen, transaksi BI fast kini tumbuh melesat.
"Nilai transaksi BI fast per kuartal I 2023 mencapai Rp 1,13 miliar dengan volume transaksi sekitar Rp 408 juta," ucap Filianingsih.
Filianingsih memastikan kini BI Fast juga sudah memiliki 119 bank peserta dan empat lembaga selain bank. Dia mengharapkan, volume transaksi Bi Fast terus tumbuh pada tahun ini hingga mencapai 1,1 juta transaksi.
Punya standar pembayaran sehat
Filianingsih mengungkapkan BI juga sudah menetapkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Dia menuturkan, SNAP dibuat untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif.
"Pengembangan SNAP bertujuan untuk mendukung perluasan teknologi digital pada bank serta produk dan layanan keuangan," tutur Filianingsih.
Filianingsih memastikapan SNAP tersebut dapat memfasilitasi percepatan ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia. Terlebih, dia melihat saat ini terdapat perkembangan inovasi layanan pembayaran ritel lintas negara.
Pembayaran lintas negara
Filianingsih menyebut ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimis. Menurutnya, hal tersebut disambut baik melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC).
"Selama beberapa tahun terakhir, nilai pembayaran lintas negara di seluruh dunia meningkat dari 127,8 triliun dolar AS pada 2018 menjadi 156 triliun dolar AS pada 2022," jelas Filianingsih.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RPC oleh lima bank sentral dari negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada 2022 menandai keseriusan negara ASEAN terhadap pembayaran lintas negara. Implementasi QRIS cross border dengan Thailand sudah dilakukan pada 2022 da disusul peluncuran penggunaan QRIS dengan malaysia juga diresmikan pada 8 Mei 2023.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) YB Hariantono mengatakan, sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), ASPI berperan aktif dalam pengembangan standar dan penyusunan pedoman teknis dan mikro untuk mendukung implementasi transaksi Cross-Border.
"Kolaborasi dan sinergi seluruh pelaku industri bersama Bank Sentral di negara-negara ASEAN menjadi faktor kunci untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan cross border economic interlinkage secara lebih luas," tutur Hariantono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
