REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat mendorong seluruh pemerintah daerah di provinsi tersebut melakukan kerja sama antardaerah guna menjaga ketersediaan bahan pokok.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy mengatakan, kerja sama antardaerah bagian dari strategi pengendalian inflasi. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
"Kerja sama ini ada dalam strategi ketersediaan stok," kata Rommy.
Ia menjelaskan ada dua kabupaten di Papua Barat yang telah melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah yaitu Manokwari dan Manokwari Selatan. Ke depannya, seluruh kabupaten diupayakan agar ikut melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah.
"Contoh Manokwari surplus ikan nantinya dikirim ke Manokwari Selatan yang kekurangan, begitu juga sebaliknya," ucap dia.
Menurut dia ketersediaan pasokan akan memberikan dampak terhadap kestabilan harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kerja sama itu tidak hanya dilakukan antardaerah dalam satu provinsi, melainkan antardaerah daerah di luar Papua Barat.
Tentunya, setiap kabupaten harus memetakan komoditas yang berpotensi surplus agar dapat menyuplai ke daerah lain. "Masing-masing kabupaten punya keunggulan tersendiri. BI terus berkoordinasi dengan dinas teknis," ucap Rommy.
Setelah kerja sama antarkabupaten terlaksana, kata dia, Bank Indonesia siap memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Jawa Timur. Penandatanganan kerja sama Papua Barat dan Jawa Timur rencananya dilakukan pada perayaan puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI) pada 9 Mei 2023.
"Kami sudah rapat koordinasi dengan pemprov supaya kerja sama antarprovinsi bisa tercapai," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika