Selasa 21 Mar 2023 11:52 WIB

DPR Sepakat Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI Periode 2023-2028

Perry diharapkan dapat melanjutkan tugasnya memperkuat ekonomi nasional.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai mengikuti fit and proper test oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). Komisi XI DPR RI sepakat memilih Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2023-2028 setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Foto: Republika/Prayogi.
Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai mengikuti fit and proper test oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). Komisi XI DPR RI sepakat memilih Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2023-2028 setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR pada hari ini (21/3/2023) mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. DPR menyatakan sepakat perry Warjiyo menjadi Gubernur BI periode 2023-2028.

"Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat seluruh fraksi rapat internal Komisi XI DPR memutuskan secara musyawarah, mufakat, aklamasi, menyetujui sodara Perry Warjiyo menjadi Gubernur BI periode 2023-2028," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR M Amir Uskara dalam Sidang paripurna DPR, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga

Ketua DPR Puan Maharani juga mengucapkan selamat setelah pengumuman tersebut. Puan mengharapkan Perry dapat melanjutkan tugasnya untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

"Semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab , profesional, integritas, dan amanah," ucap Puan.

Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR, Perry mengungkapkan sejumlah strategi dan kebijakan BI dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional 2023 hingga 2028.

"Ketahanan dan pemulihan ekonomi kita ke depan perlu penguatan dan koordinasi  fiskal dan moneter. kami berkomitmen terus melakukan itu," kata Perry saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Senin (20/3/2023).

Perry menjelaskan strategi pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai dengan Undang-undang P2SK. Lalu kedua yakni penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional.

Strategi selanjutnya yaitu akselerasi digital sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) dan digital rupiah. "Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry.

Strategi keempat yaitu pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan. Strategi kelima, perry memastikan BI akan melakukan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong ekonomi dan keuangan inklusif.

Dia melanjutkan, strategi keenam yaitu penguatan kebijakan dan sinergi dalam kerja sama untuk hubungan internasional. Selanjutnya, Perry memastikan BI akan melakukan transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas Bank Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement