Kamis 16 Mar 2023 08:40 WIB

Pemerintah Berencana Buka Impor Beras Kloter Kedua 500 Ribu Ton

Pemerintah belum menetapkan waktu impor beras karena saat ini sedang panen raya padi.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Fuji Pratiwi
Andri (32 tahun) pedagang Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan, Selasa (31/1/2023). Pemerintah kembali berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton setelah menyelesaikan importasi beras 500 ribu ton pada Februari lalu. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah belum menetapkan kapan impor itu akan dieksekusi.
Foto: Republika/M Fauzi Ridwan
Andri (32 tahun) pedagang Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan, Selasa (31/1/2023). Pemerintah kembali berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton setelah menyelesaikan importasi beras 500 ribu ton pada Februari lalu. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah belum menetapkan kapan impor itu akan dieksekusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton setelah menyelesaikan importasi beras 500 ribu ton pada Februari lalu. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah belum menetapkan kapan impor itu akan dieksekusi.

Menteri Perdagangan, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (15/3/2023), mengatakan, rencana impor itu sudah diputuskan dalam rapat yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo. "Dipimpin Bapak Presiden, sudah diputuskan kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi sebanyak 500 ribu ton, karena stok Bulog biasanya 1,2 juta ton sekarang tinggal 300 ribuan ton," kata Zulkifli.

Baca Juga

Ia menegaskan, pemerintah belum menetapkan waktu pemasukan impor beras karena saat ini para petani di Indonesia sedang memasuki masa panen raya. Di mana, produksi akan melimpah dan biasanya berdampak pada kejatuhan harga di petani.

Zulkifli pun menegaskan, prosedur detail importasi beras saat ini diatur oleh Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan hanya berwenang dalam penerbitan izin impor yang biasana ditugaskan kepada Perum Bulog.

 

"Walaupun berat, karena saya sebetulnya tidak setuju impor-impor itu, tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500 ribu ton, tapi kapan perlu? Karena sekarang lagi panen raya," kata dia.

Zulkifi mengakui pemerintah hingga saat ini belum mampu menurunkan harga beras yang tengah meningkat. Itu salah satunya lantaran harga gabah yang juga telah naik hingga Rp 6.000 per kg dari sebelumnya kisaran Rp 4.000 per kg-Rp 5.000 per kg.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini. Bahkan cenderung bisa naik, dan naiknya ini nggak sedikit sudah lebih dari Rp 1.000 walaupun data katanya kita surplusnya banyak," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut, total cadangan beras pemerintah saat ini hanya tersisa 380 ribu ton. Adapun target yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional untuk CBP sebanyak 1,2 juta ton dan di akhir tahun Bulog harus memiliki stok sisa minimal 1,2 juta ton sehingga total 2,4 juta ton.

Di tengah pasokan cadangan beras yang minim itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk membagikan bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan. Setiap keluarga akan diberikan 10 kg per bulan atau jika dikalkulasikan total kebutuhan beras untuk bansos mencapai 640 ribu ton.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement