REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menyatakan, anggaran program Kartu Prakerja selama tiga tahun pelaksanaannya secara akumulatif mencapai Rp 59 triliun. Sesuai keputusan Menko Perekonomian, per orang menerima dana sebesar Rp 3,55 juta.

"Kalau Rp 3,55 juta dikali 16,4 juta, hasilnya Rp 58 triliun koma sekian. Jadi benar-benar disalurkan tanpa korupsi, tidak ada korupsi, kami sampaikan dengan jujur," tegas Denni dalam peringatan 3 Tahun Prakerja, Rabu (15/3/2023).

Dirinya melanjutkan, sisa dana bantuan yang tidak terserap dikembalikan semua ke rekening kas negara. Itu sesuai peraturan Menko Perekonomian.

Ia juga melaporkan, biaya operasi manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja selama tiga tahun hanya sekitar Rp 353 miliar atau 0,59 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 59 triliun.

"Ini sangat rendah, tidak ada satu persennya, hanya setengah persen. Itu pun Kartu Prakerja masih menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kemenkeu sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi secara net hanya Rp 100 miliar selama tiga tahun," tutur dia.

Program Kartu Prakerja dengan skema skema semi bansos telah dilakukan selama tiga tahun sejak 2020 sampai 2022. Sebanyak 16,4 juta orang dari 46 juta pendaftar yang terverifikasi pun sudah menjadi penerima manfaat program tersebut. Denni meminta, masyarakat yang belum menerima program Kartu Prakerja agar bersabar.

"Teman-teman yang belum jadi penerima mohon bersabar, karena uang pemerintah terbatas, yang mendaftar jauh lebih banyak dari kemampuan pemerintah untuk mendanai," jelasnya.

Ia menyatakan, jumlah penerima manfaat itu bukan sekadar angka, melainkan benar-benar ada individunya. Para pendaftar dan peserta Kartu Prakerja, kata dia, berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika