REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan alokasi anggaran sebanyak Rp 7,9 triliun untuk membagikan bantuan sosial beras selama bulan Maret-Mei 2023. Pemberian bansos tersebut merespons kenaikan harga saat ini sekaligus untuk mengendalikan laju inflasi pangan.
Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, bansos beras tersebut akan diberikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Beras tersebut akan diberikan melalui Perum Bulog menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Setiap keluarga akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
"Nanti, setelah dibagikan oleh Bulog, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraan kami (anggarannya) sekitar Rp 7,8 triliun-Rp 7,9 triliun, termasuk ongkos untuk membagikannya," kata Isa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Selain membagikan bansos beras, pemerintah juga akan membagikan bantuan pangan berupa ayam karkas dan telur kepada keluarga dan balita atau anak yang berpotensi stunting selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei.
Jumlah penerima bantuan ayam dan telur diperkirakan sekitar 2,1 juta keluarga yang mengacu kepada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Perkiraan sementara akan ditagihkan kepada APBN untuk ayam dan telur, termasuk distribusinya sekitar Rp 460 miliar untuk tiga bulan," kata Isa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, laju inflasi harga pangan bergejolak menjadi perhatian utama pemerintah. Pasalnya, hingga Februari 2023 laju inflasi pangan bergejolak tembus 7,62 persen.
Adapun untuk inflasi harga yang diatur pemerintah juga cukup tinggi mencapai 12,2 persen. Namun, Sri menilai tingginya inflasi tersebut lantaran kebijakan kenaikan harga BBM sejak September 2021. Sementara laju inflasi inti sebesar 3,1 persen.
"Jadi sumber inflasi volatile foods yang harus diwaspadai, dalam hal ini (harga) beras dan kebutuhan-kebutuhan jelang lebaran yang menunjukkan ada kenaikan," kata dia.
Sementara untuk harga ayam dan telur cenderung mengalami penurunan di level peternak. Sri mengatakan, pemerintah akan membantu stabilisasi harga dua komoditas itu di tingkat peternak demi mencegah kerugian para peternak.
Seperti diketahui, upaya untuk menaikkan harga tersebut biasa ditempuh dengan penyerapan produksi dari peternak melalui BUMN Pangan dan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.
"Ini yang akan kita lakukan stabilisasi harga sehingga petani dan peternak kesejahteraannya terjaga, namun konsumen tidak mengalami inflasi tinggi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
