REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan, tengah bekerja sama dengan regulator perbankan untuk mengatasi kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB). Dia menegaskan tidak mempertimbangkan bailout atau dana talangan besar untuk SVB.
"Biar saya perjelas, selama krisis keuangan, ada investor dan pemilik bank besar yang diberi talangan dan reformasi yang telah dilakukan berarti kita tidak akan melakukannya lagi," kata Yellen kepada CBS News seperti dikutip dari Reuters, Ahad (12/3/2023).
Yellen mengaku prihatin dengan deposan dan fokus untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Saat ini, regulator perbankan California sudah menutup SVB dan menunjuk Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebagai penerima untuk melindungi deposan.
Bangkrutnya bank yang berfokus pada startup itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang berjalannya bank regional. Begitu juga kekhawatiran dengan kemampuan usaha kecil yang menggunakan SVB untuk membayar karyawannya.
Yellen sudah bertemu pejabat Gedung Putih dan menyatakan keyakinannya pada kemampuan regulator perbankan untuk merespons. Yellen berusaha meyakinkan sistem perbankan AS aman, dikapitalisasi lebih baik, dan lebih tangguh daripada selama krisis keuangan global 2008.
"Orang Amerika dapat memiliki kepercayaan pada keamanan dan kesehatan sistem bank kami. Kami ingin memastikan, masalah yang ada di satu bank tidak menular ke bank lain yang sehat," ujar Yellen.
Yellen menambahkan, FDIC sedang mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, termasuk akuisisi SVB. FDIC berusaha melindungi simpanan hingga 250 ribu dolar AS, tapi itu merupakan 85 persen dari akun SVB yang berisiko.
Yellen menyadari masalah yang akan dialami oleh deposan. "Banyak dari mereka usaha kecil, yang mempekerjakan orang di seluruh negeri. Tentu saja ini menjadi perhatian yang signifikan," kata Yellen.
Lebih dari 3.500 CEO dan pendiri yang mewakili sekitar 220 ribu pekerja menandatangani petisi yang meminta langsung kepada Yellen dan lainnya mendukung deposan. Selain itu, juga memperingatkan, lebih dari 100 ribu pekerjaan dapat terancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
