REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta agar hunian berbasis pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) perlu dialokasikan minimal 20 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini adalah upaya dorongan kebijakan kita yang mana harapan saya pertama adalah agar hunian perumahan yang berada di pusat-pusat TOD setidaknya mengalokasikan minimal 20 persen hunian TOD," ujar Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam seminar TOD di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Iwan menambahkan bahwa pihaknya ingin daerah-daerah TOD, terutama yang di daerah premium kemudian harganya murah dapat dibeli oleh masyarakat yang memang berniat menempati atau membutuhkan langsung hunian TOD tersebut.
Dalam pembangunan TOD harus ada keberpihakan di mana masyarakat yang membeli hunian tersebut adalah konsumen yang betul-betul ingin menghuni. Dengan demikian, rumah TOD terisi secara penuh dan transportasi publik dekat kawasan TOD menjadi optimal dalam melayani masyarakat.
"Jadi pemerintah harus ada kebijakan yang afirmatif dan lebih berpihak. jadi kita coba 20 persen terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap terus kita tingkatkan," katanya.
Sebelumnya, PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), sebagai pengembang properti berbasis transportasi massal di Indonesia siap melakukan percepatan pengembangan hunian berbasis TOD di kawasan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).
Hal itu sejalan dengan perkembangan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek tahap 1 yang direncanakan beroperasi secara komersial pada 2023. Selain itu menjadi katalis positif bagi perseroan, mengingat hunian berkonsep TOD yang dikembangkan ADCP terintegrasi dengan Stasiun LRT.
Oleh karena itu, ADCP semakin mantap melakukan percepatan pengembangan hunian berkonsep TOD, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat bertempat tinggal di hunian dengan kemudahan mobilisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
