REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan bahwa tahun politik yakni Pemilihan Umum 2024 akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ini dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tahun politik itu cenderung justru kalau kita lihat banyak spending yang dilakukan oleh partai politik sehingga akan terjadi peningkatan paling tidak dari dana-dana yang dikeluarkan oleh partai politik maupun calon-calon yang mau jadi anggota DPR," kata Aviliani di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Dalam diskusi publik dengan tema Tantangan Ekonomi di Tahun Politik yang dipantau dalam jaringan, Aviliani menuturkan peningkatan konsumsi ditopang oleh pembiayaan yang dikeluarkan oleh para partai politik dan calon-calon pemimpin rakyat yang mengikuti Pemilihan Umum 2024.
Menurut Aviliani, konsumsi itu akan mulai terasa pada 2023 menjelang Pemilu 2024. Partai politik dan para kandidat pemimpin melakukan beragam persiapan termasuk untuk kampanye.
Pesta demokrasi tersebut digelar untuk memilih berbagai jabatan politik secara langsung oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih.
Berbagai jabatan politik itu meliputi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota legislatif yang terdiri atas DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.
Aviliani menuturkan dua kali periode pemilu terakhir, pertumbuhan ekonomi tetap baik yakni 5,01 persen pada 2014 dan 5,02 persen pada 2019.
"Masyarakat kita itu cenderung sudah jauh lebih dewasa karena pemilu itu dianggap sesuatu yang biasa," ujarnya.
Namun, ia mengatakan dalam tahun pemilu, hal yang penting dilakukan adalah memastikan kebijakan (policy) pemerintah berkesinambungan sehingga mendukung investor untuk berinvestasi.
"Orang itu biasanya takut dalam investasi itu karena biasanya kalau sudah mulai ganti presidenpolicy-nya juga berubah. Ini memang perlu penguatan dalam Bappenas kita," ujarnya.
Ia menuturkan program-program yang ada di pemerintahan sebelumnya seharusnya dapat dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya dengan pemimpin baru. Sehingga memberikan kepastian bagi investor.
"Jadi harusnya visi misi itu tidak selalu berbeda setiap presiden tapi bagaimana melanjutkan program-program yang sudah ada. Ini yang mungkin perlu diyakinkan sehingga investasi akan tetap ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika