REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah menyatakan telah memastikan pemulihan ekonomi berjalan secara efektif. Kebijakan konstruktif Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) merupakan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini telah resmi dicabut menjadi hal yang terus meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Memperhatikan kinerja berbagai leading indikator, baik dari sektor riil dan eksternal, prospek ekonomi Indonesia ke depan, lanjut dia, berada di level baik.
Hal itu tecermin dari nilai Indeks masih optimisnya keyakinan konsumen, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, serta neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut. Lalu rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam level aman.
“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga di tahun kemarin sebesar 5,3 persen year on year (yoy). Tentunya ini salah satu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” ujar Airlangga dalam Economic Outlook di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Dirinya menuturkan, langkah pemerintah menghadapi 2023 dipenuhi rasa optimisme, namun tetap waspada. Dalam memitigasi berbagai risiko tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama.
Di antaranya, sambung Airlangga, dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan memberikan kepastian hukum di tengah situasi tidak pasti. Kebijakan ini akan menjadi pilar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.
Memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, lanjutnya, pemerintah melakukan beragam usaha lebih pengendalian inflasi dalam forum TPIP/TPID melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong Inflasi Indonesia berada dalam level terkendali.
Pada 2022, inflasi sebesar 5,5 persen yoy dibawah outlook. Kemudian pada Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen yoy.
Pemerintah juga memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang didorong diantaranya melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam, mendorong industrialisasi, peningkatan kualitas SDM, serta dengan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil KTT G20 Tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration. Selain itu, tahun ini Indonesia juga memegang Keketuaan ASEAN di mana Indonesia mendorong tema berbasis ekonomi. Di bawah tiga dorongan strategis yakni Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED).
Airlangga tak lupa menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan guna menjawab berbagai tantangan krisis. “Indonesia menjaga ASEAN dalam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia. Indonesia dan ASEAN adalah the bright spot in the dark. Sehingga, itu lah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
