REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 difokuskan menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Situasi global yang berubah secara drastis dan harus diantisipasi berupa peningkatan tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi dunia yang sangat tinggi, serta dibukanya kembali China pascaperiode lockdown.
Pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara berbagai negara besar. Menkeu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat sebesar 5,3 persen pada 2022 akan terus dijaga momentumnya pada 2023 dan 2024.
"Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas lima persen. Maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Senin (20/2).
Menkeu menuturkan, APBN 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo akan difokuskan pada beragam program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting. "Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen akan diupayakan pada 2024,ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," jelas dia.
Pemerintah pun meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju tiga persen. "Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," ujar dia.
Atas dasar itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD. Sri Mulyanj juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk riset, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri.
Pemerintah berfokus pula pada pembangunan infrastruktur demi meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi prioritasnya sesuai agenda nasional.
"Untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan primary balance mendekati nol," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
