Ahad 12 Feb 2023 01:27 WIB

Temui Pelaku UMKM, Anggota DPR Gencarkan Sosialisasi QRIS BI

BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM

Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sleman.
Foto: Dokumen
Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sleman.

REPUBLIKA.CO.ID,PASURUAN - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya yang menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan standardisasi pembayaran menggunakan metode kode quick response (QR) dari Bank Indonesia (BI).

Legislator Partai Golkar itu menyatakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.

Baca Juga

Misbakhun mengampanyekan penggunaan QRIS tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada 10-11 Februari 2023. Dalam kunker itu, Misbakhun juga menjadi pembicara pada sosialisasi QRIS yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan BI

Pada Jumat (10/2), Misbakhun menghadiri diskusi bertema ‘Peran QRIS Dalam Mendorong Pelaku UMKM Naik Kelas’ di Balai Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

 

Adapun pada Sabtu (11/2), Misbakhun menjadi narasumber diskusi bertema ‘Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Akses Pembiayaan Bagi Para Pelaku UMKM’ di Kota Pasuruan.

Pada dua pertemuan itu, Misbakhun menjelaskan BI meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019. Menurut dia, jumlah pedagang atau merchant pengguna QRIS trus bertambah.

“BI adalah mitra kami di Komisi XI DPR. QRIS ini merupakan program unggulan BI, termasuk untuk bapak dan ibu pelaku UMKM,” ujar Misbakhun di hadapan ratusan pedagang kecil yang menghadiri sosialisasi di Gedung Karya Indah, Kota Pasuruan.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan merchant pengguna QRIS terus bertambah. Pada akhir 2020, pengguna merchant pengguna QRIS belum mencapai 6 juta.

Namun, pada November 2021, terdapat 12 juta merchant pengguna QRIS. Setahun kemudian, data BI per November 2022 menunjukkan pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant. 

“Dari jumlah itu, sekitar 90 persen adalah pelaku UMKM,” tutur Misbakhun dalam sosialisasi yang juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Samsun Hadi tersebut.

Selain itu, jumlah transaksi melalui QRIS juga bertambah. Misbakhun pun meyakini para pelaku UMKM, termasuk di Pasuruan, memiliki potensi besar untuk terus tumbuh melalui ekosistem ekonomi digital.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga menyatakan komitmennya untuk terus membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha. Menurut Misbakhun, program untuk pelaku UMKM itu mencakup pelatihan usaha dan akses permodalan. 

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan BI memiliki Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Misbakhun menjelaskan selama ini PSBI menyasar para pelaku UMKM.

“Pada tahap pertama, pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan mendapat bantuan peralatan produksi melalui PSBI. Jika bapak dan ibu mampu memproduksi barang dengan baik dan diterima pasar, selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan,” tuturnya. 

Politikus kelahiran Pasuruan itu menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggencarkan program untuk UMKM. Sejak 2015, tutur Misbakhun, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat.

Menurut Misbakhun, pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan sebesar 6-12 persen. Dengan demikan para UMKM pun makin terbantu.

“Pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan melalui KUR hanya membayar bunga sebesar enam persen. Ini bentuk kehadiran negara dalam membangun UMKM kita,” ujar influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu.

Pada kesempatan sama, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjelaskan pemdanya terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang. Menurut dia, masih banyak pelaku UMKM di Kota Pasurua yang belum memiliki izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

“Ternyata banyak pelaku UMKM kita yang belum mempunyai NIB, sedangkan syarat akses permodalan di perbankan, di antaranya, harus memiliki NIB,” ujar Adi.

Oleh karena itu, Pemko Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Data (SIDUTA) untuk melakukan asesmen terhadap para pelaku UMKM. Selanjutnya, Pemko Pasuruan akan memfasilitasi para pelaku UMKM mengurus izin dan NIB.

“Pengurusan perizinan dan NIB juga mudah melalui fasilitas di Mal Pelayanan Publik,” kata Adi. 

Adapun Samsun Hadi mengatakan saat ini BI mendorong UMKM berkembang melalui digitalisasi (go digital) dan perluasan pasar (go international).

"Untuk ini, BI sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya,” ucap Samsun. 

Menurut Samsun, BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM di Kota Pasuruan. “Kami punya program sertifikasi halal, QRIS, pendampingan perizinan, NIB, dan banyak pelatihan pengembangan UMKM,” ujar Samsun Hadi.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement