REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Puluhan pedagang sayuran, pedagang kaki lima, hingga berbagai pedagang lainnya memenuhi Bank BTN cabang Kota Palembang sore itu. Tujuan mereka satu, mendapatkan rumah impian mereka selama ini.
Asep Wahidin (32 tahun), pedagang dari Pasar Maskarebet, merupakan salah satu pedagang yang datang untuk akad KPR subsidi pada hari itu. Setelah menjalani proses administrasi berbulan-bulan dengan bantuan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), akhirnya ia bisa mendapatkan rumah impiannya melalui program KPR subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
"Saya berempat sama istri dan kedua anak saya datang dari sore, hujan-hujanan, demi dapat rumah. Alhamdulillah rezeki kami, mendapatkan rumah impian," tutur Asep kepada Republika.
Perjuangan Asep, seorang pedagang ikan, untuk mendapatkan rumah impiannya tidaklah mudah. Selama delapan tahun ini ia mengontrak sebuah rumah panggung yang daerahnya kerap kali mengalami banjir setiap hujan. Air selalu membanjiri rumahnya setiap hujan turun, terparah hingga 1,5 meter tingginya. Namun, ia tidak menemukan lokasi lain untuk mengontrak sesuai anggarannya.
Memiliki dua anak kecil berusia 7 tahun dan 3 tahun sangatlah menyulitkan jika terus tinggal di wilayah yang rawan banjir. Namun, dengan omzet Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per hari, uang tabungan hasil berdagangnya tidak mencukupi untuk membeli rumah secara tunai. Sedangkan untuk KPR pun, ia bukan termasuk kalangan bankable.
Maka ketika IKAPPI menawarkan program KPR subsidi melalui Bank BTN, kesempatan ini langsung diambil Asep dengan cepat. Berbulan-bulan ia mengurus berbagai persyaratan hingga akhirnya mendapatkan rumah impiannya pada pertengahan Desember 2022 lalu dengan subsidi uang muka Rp 40 juta.
Saat akad untuk KPR di kantor Bank BTN, hari hujan deras hingga malam hari dan sampai rumah ia sekeluarga kebanjiran. Tapi pikirannya sudah sangat tenang dan mereka menghadapi banjir itu dengan senyuman karena baru saja mendapatkan rumah.
"Rumah KPR subsidi ini sekitar 2 km jaraknya dari pasar dan bebas banjir. Sangat membantu kami sekali, dan kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada IKAPPI dan BTN," kata Asep.
Rumah tersebut baru mencapai 80 persen tahap pembangunan. Diperkirakan para penerima KPR subsidi dapat menempati rumah tersebut pada tahun ini. Kali ini, rumah tidak lagi sekedar khayal untuk Asep. Ia sudah sangat menanti-nantikan menempati rumah sederhana yang akan ia cicil selama 20 tahun mendatang.
Program BP2BT merupakan program KPR subsidi yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sektor pekerja informal. Pekerja informal dalam hal ini dapat berupa buruh, pedagang, hingga driver ojek online. Sebelumnya, bekerja sama dengan GoJek, Bank BTN juga telah menyalurkan KPR subsidi kepada para mitra driver GoJek.
Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan, program tersebut mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari para pedagang pasar. Kerja sama antara IKAPPI dan Bank BTN dalam program ini memang baru dimulai pada pertengahan tahun lalu, tapi peminatnya luar biasa banyaknya di berbagai kota dan kabupaten.
IKAPPI bahkan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) karena turut membantu kelancaran program pengadaan rumah tersebut.
"Kurang lebih 500 rumah kita bisa berikan ke pedagang. Walaupun targetnya 3.000, jauh dari harapan karena banyak faktor secara administrasi di awal," ungkap Abdullah kepada Republika.
Abdullah mengatakan, secara finansial para pedagang sangat mampu menyicil rumah subsidi sebesar Rp 1 juta per bulan. Namun, secara psikologis, mereka memang tidak bankable karena tidak terbiasa menabung di bank dan berurusan dengan administrasi.
Inilah yang menjadi kendala bagi IKAPPI ketika menyosialisasikan program KPR subsidi ini. Banyak yang berminat di awal, namun berguguran ketika harus berhadapan dengan proses pengurusan administrasi. Padahal ini menjadi salah satu media IKAPPI untuk menambah anggotanya yang saat ini berjumlah 1,4 juta. Apalagi potensi pedagang pasar ada sebanyak 12 juta orang di seluruh Indonesia.
Salah satu wilayah yang mendapatkan antusiasme tinggi dalam program ini yakni Kota Palembang, ada lebih dari 1.000 pedagang mendaftar administrasi awal. Ketua IKAPPI Palembang, Franky menilai program ini terbilang sukses dengan ribuan pedagang pasar yang antusias untuk mendaftar. Sebanyak 1.000 pedagang lulus administrasi awal IKAPPI. Namun, hanya 24 orang yang berhasil akad dengan Bank BTN.
"Harapan kami kalau ada skema KPR subsidi lagi, administrasinya lebih dimudahkan. Karena pedagang itu sangat mampu, omzet seharinya ada yang bisa lebih dari sejuta, cuma cicilan sejuta sebulan pasti terlunasi," kata Franky.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, Indonesia saat ini memiliki permasalahan backlog kepemilikan rumah sebesar 12,75 juta, 50 persen rumah MBR yang tidak layak huni, 4 juta backlog kepemilikan rumah pekerja informal, dan rasio mortgage kepada PDB hanya 3 persen. Terdapat kebutuhan rumah yang belum sepenuhnya tersalurkan kepada sektor informal dengan 7,4 juta RT informal menghuni rumah tidak layak huni dan 4,3 juta belum memiliki rumah.
Selama ini, program KPR subsidi yang dicanangkan Pemerintah memang menyasar pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akan tetapi, pekerja informal tidak banyak yang dapat mengaksesnya. Pendapatan tidak tetap yang tidak tercatat menjadi alasan utama mereka tidak layak untuk mendapatkan KPR.
"Padahal pangsa pasar MBR sebanyak 65 persen berasal dari pekerja informal," ujar Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida.
Tentunya, kata Totok, ini menunjukkan potensi sektor informal sangat besar. Peminatnya pun sangat besar, karena REI sudah didatangi berbagai asosiasi pekerja informal untuk difasilitasi program KPR subsidi.
"Ini bagus, dengan berbagai skema KPR subsidi tahun ini perkiraan akan naik MBR yang memiliki rumah. Karena sektor informal ini punya kemampuan," kata Totok.
Akan tetapi, pihaknya juga menaruh perhatian pada besarnya hutang pinjaman online yang banyak menjerat masyarakat berpenghasilan rendah. Kebanyakan dari mereka meminjam dengan utang pokok kecil, namun bunga yang membengkak membuat mereka masuk kolektibilitas lima dan tidak layak untuk mendapatkan KPR.
"Kami sudah ajukan permohonan ke OJK untuk ini dipertimbangkan, kami usulkan utang pokok di bawah Rp 5 juta tetap bisa ambil KPR. Kan kasihan mereka (pekerja informal), hanya karena beli tivi lewat pinjol tidak bisa beli rumah,"kata Totok.
Ekspansi KPR Subsidi Bank BTN
Pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045. Saat ini Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan bagi MBR antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, sejak 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai Rp100,32 triliun.
"Selama lima tahun terakhir alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR," jelas Rionald beberapa waktu lalu.
Sebagai tambahan informasi, di tahun 2022, melalui program bantuan pembiayaan perumahan, Pemerintah telah berhasil memfasilitasi 243.598 rumah tangga. Pada tahun 2023 ditargetkan pemberian bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp30,58 triliun untuk 232.072 unit rumah untuk FLPP, SBUM, dan Tapera.
PT Bank Tabungan Negara (Tbk) atau Bank BTN, sebagai kontributor utama program ini, tahun ini semakin mantap dalam ekspansi KPR subsidi. Bank BUMN yang fokus pada segmen perumahan ini telah membuka tahun 2023 dengan mengantongi dana sebesar Rp 4,13 triliun dari right issue dan penyertaan modal negara (PMN).
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk mencapai zero backlog pada 2045, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Untuk itu, pihaknya mengajukan beberapa usulan skema untuk mencapai target ini.
"Skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership (SSO), Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” ujar Haru dalam pernyataannya, Kamis (26/1/2023).
Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menambahkan, pihaknya mengusulkan skema baru KPR FLPP dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga lima persen. "Tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi," ujar Hirwandi.
Lima usulan lainnya yakni skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar tujuh persen. Adapun dengan skema KPR rent to own (RTO), MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR.
Skema staircasing shared ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya BTN juga mengusulkan penetapan standarisasi imbal jasa penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).
Dalam program penyaluran KPR subsidi, Bank BTN menguasai pasar terbesar dengan porsi sebesar 83,6 persen. Berdasarkan data realisasi KPR Subsidi BTN pada tahun 2019– 2022, sektor informal berkontribusi berkisar 7– 14 persen per tahun. Tidak hanya itu, Bank BTN merupakan penyalur KPR BP2BT terbesar pada tahun 2022 yaitu sebanyak 11.430 unit atau dengan porsi sebesar 96,2 persen dari total 11.882 unit dari keseluruhan penyalur.
Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN Teguh Wahyudi mengatakan, untuk tahun ini, Bank BTN menargetkan penyaluran KPR subsidi untuk pekerja informal sebesar 20 ribu unit. "Kita berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan KPR di atas 10 persen. Target penyaluran KPR subsidi pekerja informal 2023 yaitu 20 ribu, dengan 16 ribu konvensional dan 4000 ribu unit syariah," kata Teguh kepada Republika.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai, tahun ini penyaluran KPR Bank BTN memiliki prospek yang sangat bagus, yang didukung dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, dukungan pemerintah kepada BTN cukup besar seperti terlihat dari PMN pemerintah yang secara konsisten diberikan untuk BTN. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk pembangunan sejuta rumah.
"Ekspansi KPR dari BTN tahun ini diperkirakan akan lebih besar walaupun ada tantangan kenaikan suku bunga. Tetapi adanya subsidi pemerintah akan membantu penyaluran KPR akan tetap tinggi," ujar Piter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
