REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tepat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara resmi menyerahkan kepemimpinan SAI 20 ke Comptroller and Auditor General (CAG) of India untuk mengawal SAI 20 di tahun 2023 seiring peralihan Presidensi G20 Indonesia ke India.
Mewakili BPK, Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, menyerahkan jabatan keketuaan SAI20 Tahun 2023 kepada Deputy CAG India Parveen Mehta yang mewakili CAG India. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan presidensi G20 tahun 2023, India akan membahas tentang pertumbuhan yang inklusif, adil dan berkelanjutan; konsep LiFE; infrastruktur publik digital; dan pembangunan berbasis teknologi di berbagai bidang yang meliputi kesehatan, pertanian dan pendidikan untuk perdagangan.
CAG India menyampaikan apresiasi atas keberhasilan BPK RI dalam menginisiasi Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan SAI20 sepanjang 2022 lalu. Hal ini disampaikan oleh Deputy CAG India, Parveen Mehta, dalam kegiatan Serah Terima Kepemimpinan SAI20, yang diselenggarakan secara hybrid (31/01).
CAG India mengusulkan dua prioritas untuk SAI20, yaitu, (i) Ekonomi Biru dan (ii) pemanfaatan Responsible Artificial Intelligence (AI). Kedua area prioritas tersebut mencerminkan isu-isu yang penting dan membutuhkan tindakan nyata dan cepat melalui kolaborasi nyata.
Untuk membahas dan menghasilkan dokumen konsensus berupa komunike SAI20, CAG India merencanakan dua pertemuan pada tahun 2023. Senior Officers Meeting (SOM) pada 13 hingga 15 Maret 2023 di Guwahati, Assam dan SAI20 Summit pada 12 - 14 Juni 2023, di Goa, India.
“Saya yakin bahwa dukungan Indonesia terhadap presidensi CAG India dalam KTT SAI20 mendatang untuk membahas tantangan yang berkaitan dengan kelautan dan lingkungan pesisir, serta memastikan tidak ada yang tertinggal dalam masyarakat pada transformasi digital,” ungkap Mehta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika