REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (24/1/2023). Rakor yang dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Rakor sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo agar para kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/wali kota fokus mengendalikan inflasi. Dalam rakor tersebut, Tito menyoroti sejumlah daerah yang tingkat inflasinya cukup tinggi. Bahkan, ada yang mencapai 7,4 persen.
Tito meminta, daerah yang inflasinya tinggi untuk mencari faktor penyebab dan mengkaji kembali kebijakan yang membuat inflasi tinggi. "Evaluasi mengenai produk apa saja dan penyebab yang membuat inflasi tinggi itu sangat penting," kata Tito.
Kepala daerah juga, kata Tito, diminta untuk langsung turun tangan mengecek komoditas yang dianggap penyumbang inflasi. "Kepala daerah harap turun cek langsung sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas-komoditas yang dianggap penyumbang inflasi," katanya.
Untuk wilayah Jabar sendiri, kata dia, Kota Bandung menjadi yang tertinggi tingkat inflasinya. Namun, secara umum inflasi Jabar hingga saat ini masih terkendali.
Secara nasional, Tito juga menyebut inflasi masih relatif terkendali 5,5 persen pada periode Desember 2022. Untuk angka inflasi Januari 2023 saat ini Badan Pusat Statistik masih melakukan survei.
"Inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,5 persen di akhir tahun 2022. Kita belum tahu berapa Januari ini sedang disurvei oleh BPS," kata Tito.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir 2022 dinilai masih cukup baik di angka 5,72 persen. "Itu sangat bagus dibanding pertumbuhan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang di atas 5 persen," katanya.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pemprov Jabar berupaya mengendalikan inflasi dengan beberapa skema. Di antaranya bantuan langsung baik dari dana pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Kemudian, kata dia, berupaya mengatur distribusi bahan pangan agar ongkos transportasinya sehingga harga komoditas tetap terjangkau.
Awal 2023 rencananya akan hadir Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dikelola PT Agro Jabar, BUMD milik Pemprov Jabar. PDP akan berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang akan menstabilkan harga bahan pokok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
