REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya agar proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Budi meminta program-program yang ada direncanakan dengan lebih baik, dikelola dengan detail, serta dilaksanakan dengan kejujuran dan integritas.
"Kita menjalankan proses dari kontrak-kontrak APBN dan mengelola Badan Layanan Umum (BLU), tentu harus dikontrol dengan baik. Pastikan proyek yang dilaksanakan adalah yang dibutuhkan masyarakat," ujar Budi saat memberikan arahan kepada koordinator satuan pelaksana Kemenhub di daerah, Kamis (19/1/2023) sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki banyak infrastruktur transportasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni 188 bandar udara, 126 terminal tipe A, 597 stasiun kereta api, 636 pelabuhan laut, dan 257 pelabuhan penyeberangan. Untuk itu, ia meminta pelayanan yang diberikan harus lebih efektif, efisien, dan profesional.
"Dengan banyaknya infrastruktur yang dikelola, kita harus bekerja lebih fokus. Selalu melakukan introspeksi atas apa yang kita kerjakan sekarang agar lebih baik dari sebelumnya," kata Budi.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia pun meminta kepada jajarannya di daerah untuk bekerja dengan skala prioritas dan terukur, sehingga tidak membuat kebutuhan pendanaan yang tidak perlu yang membebani keuangan negara.
"Saya juga minta pengeluaran ini bisa lebih detail diawasi," ucap dia.
Budi juga meminta seluruh jajarannya untuk proaktif menjalin koordinasi dengan para pemangku kepentingan transportasi, seperti dengan pemerintah daerah (pemda), kepolisian, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya.
Sejumlah instruksi lainnya yang disampaikan, yaitu Budi meminta jajarannya untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan, terutama pada fasilitas publik sektor transportasi.
"Nanti saya akan secara random ke beberapa pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun. Selain menjaga aspek keselamatan dan keamanan, kita juga harus tampil bersih dan hijau di seluruh lokasi," ucap Budi.
Kemudian, menurut dia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayanan sektor transportasi dan sistem pelayanan dengan digitalisasi dan simplifikasi perizinan.
"Ke depan, pelayanan harus makin mudah, makin cepat, makin murah. Itu berarti kita memberi peluang investor swasta untuk berinvestasi. Kecepatan investasi menjadi perhatian Presiden dan ini harus menjadi cara berpikir kita," ujar dia.
Selain itu ia juga menginstruksikan mendukung program-program nasional di antaranya penanggulangan kemiskinan, investasi, penggunaan konten lokal, serta pengendalian inflasi.
Kegiatan pengarahan tersebut diikuti oleh 27 peserta secara luring dan 465 peserta secara daring yang merupakan para koordinator satuan pelayanan, baik di terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
