REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Menurutnya, kebijakan pembiayaan harus memperhitungkan manfaat dan risiko agar tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya.

“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok defisit pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara diproyeksikan sebesar 12,01-12,4 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara berada pada kisaran 13,81-14,8 persen terhadap PDB.

Sebagai pembanding, defisit APBN hingga semester I 2026 telah mencapai Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

Selain pembiayaan, Puan menyoroti sisi pendapatan negara. Dia meminta pemerintah meningkatkan penerimaan tanpa menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi harus adil dalam membagi beban,” ujarnya.

Di sisi belanja, Puan meminta pemerintah memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang nyata. Menurut dia, besarnya anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan APBN.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tutur Puan.

Puan juga meminta transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut dinilai penting agar masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil tetap merasakan kehadiran negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika