REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal itu guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global tahun ini sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kunci perekonomian pada 2023 yaitu kestabilan politik dan kepastian hukum.

“Kalau di tahun ini, sepenuhnya tergantung dari investasi. Artinya, kalau investasi berarti harus ada iklim yang baik. Iklim yang baik salah satunya kepastian hukum, itulah yang kemarin pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja sehingga kepastian di sektor itu jelas dan kepastian ini akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan investasi kaitan eratnya dengan lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1/2023).

Perpu Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor dan dunia usaha serta mendorong investor domestik melakukan ekspansi usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan pula dapat terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Demi mendorong UMKM, pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target penyaluran KUR pun telah ditetapkan sebesar Rp 470 triliun pada 2023 dan sebesar Rp 585 triliun pada 2024.

“Dalam implementasi pelaksanaannya, ini seluruhnya dipersiapkan oleh pemerintah. Maka inklusi keuangan UMKM itu penting, karena UMKM mewakili daya beli dari masyarakat. Indonesia punya ekonomi lebih dari 54 persen tergantung dari konsumsi rumah tangga yang kita dorong dengan mendorong UMKM supaya segera naik kelas,” tuturnya.

Airlangga melanjutkan, dalam APBN 2023, pemerintah akan menjaga defisit anggaran agar di bawah 3 persen. Sehingga, investasi menjadi hal penting. 

“Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah investasi yang Rp 1.400 triliun. Maka betul-betul kita harus ada kepastian hukum dan betul-betul harus pemerintah ini prudent untuk menjalankan kebijakan perekonomian,” tegasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika