REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah terus berupaya menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk turut berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Bambang, jumlah investor yang melakukan penjajakan pun terus bergerak.
“Investornya kita masih bergerak ya per hari ini beberapa yang berminat misalnya investor yang membangun hunian untuk ASN termasuk itu. Dengan pola PPP,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe menyebut, sudah ada tiga investor baik dalam maupun luar negeri yang siap membangun fasilitas yang dibutuhkan di IKN, seperti kawasan perumahan dan hunian untuk ASN. Ketiga investor tersebut yakni dua perusahaan lokal dan satu perusahaan asing.
Ia mengatakan, ketiga perusahaan itu sudah mendapatkan izin prinsip pelaksanaan proyek di IKN. Meskipun begitu masih perlu dilakukan feasibility study atau studi kelayakan.
“Dari 59 LoI (Letter of Intent) kita sudah ada 3 proses maju. Ini akan kita umumkan dari 3 itu (PT) Summarecon, konsorsium lokal Risjadson Brunsfield Nusantara, lalu Korea Land and Housing (Corporation) yang pure dari luar. Dalam antrian ada beberapa tapi belum kita umumkan kalau belum ada surat izin prinsip,” jelasnya.
Dhony mengatakan, sejauh ini total komitmen investasi pembangunan proyek IKN diperkirakan telah mencapai Rp 41 triliun. “Rp 41 triliun. Sekarang dari APBN Rp 26 triliun. Ini udah hampir 2 kali lipat. Jadi market confident baik. Dan 59 yang antri itu ada sekolah, ada RS, ada mal, ada pemakaman ya kita lihat yang lebih baik kita sebagai model menjadi referensi pengembangan Indonesia,” jelas dia.
Dhony menyebut, ketiga investor tersebut akan membangun fasilitas perumahan. Selanjutnya, pemerintah masih akan mencari investor yang akan membangun fasilitas transportasi di IKN, fasilitas pendidikan dan juga hiburan, fasilitas air minum, listrik, telekomunikasi, dan juga pengolahan limbah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika