REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) bakal menambah jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) beras di Bulog mulai tahun depan. NFA juga meminta Bulog agar lebih optimal dalam menyerap gabah di musim panen agar krisis cadangan beras yang terjadi tahun ini tak terulang.
Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (NFA), Budi Wuryanto, menjelaskan, dalam waktu dekat NFA akan menerbitkan peraturan badan sebagai dasar kebijakan tersebut. Selain itu, NFA juga akan menerbitkan aturan yang mengatur.
"Berangkat dari kejadian 2022, sepanjang 2023 kita sudah rancang pengelolaan CBP di Bulog di angka sekitar 2,4 juta ton, tapi stok akhir untuk carry over (2024) ditetapkan 1,2 juta ton," kata Budi dalam webinar Forum Wartawan Pertanian, Jumat (23/12/2022).
Besaran cadangan itu lebih tinggi dua kali lipat dari yang ditetapkan NFA tahun ini sebanyak 1,2 juta ton. Alasan perlunya peningkatan cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan seperti yang terjadi tahun ini yang mengakibatkan cadangan menipis dan berujung impor hingga 500 ribu ton.
Tercatat, stok beras di Bulog tersisa 399 ribu ton, terdiri dari cadangan beras pemerintah 186,7 ribu ton dan beras komersial 212,3 ribu ton.
"Ini menjadi tantangan bagi kita semua agar kejadian di tahun ini bisa menjadi pelaharan yang baik untuk perbaikan mendasar 2023," katanya menambahkan.
Budi mengatakan, musim panen raya pertama 2023 diprediksi akan dimulai pada Maret 2023. NFA akan memantau Bulog agar penyerapan gabah dan beras dapat maksimal sehingga mampu menyimpan pasokan sesuai tugas dari pemerintah. Optimalisasi penyerapan produksi petani sekaligus diharap dapat membantu stabilisasi harga gabah dan beras yang kerap kali jatuh di musim panen.
"Kita akan minta untuk tidak terjadi seperti (tahun) ini. Maret akan sama-sama di-push bagaimana serap beras saat panen raya tersebut," kata dia.
Adapun untuk mencegah kerusakan CPP beras pengelolaan stok akan dilakukan secara dinamis dan diharapkan dapat dikeluarkan setiap tiga bulan. "Jadi lebih fleksibel, tidak diam di gudang sampai setahun," ujarnya.
Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, mengatakan, yang terpenting bagi Bulog adalah ruang penyaluran dari CPP sehingga penurunan mutu beras dapat dihindari.
Epi menjelaskan, sejauh ini, ruang penyaluran CPP hanya untuk bantuan bencana alam, operasi pasar, serta bantuan internasional. Adapun rata-rata pengeluaran beras bantuan untuk bencana paling banyak sekitar 15 ribu ton sedangkan operasi pasar bulanan periode Januari-Juli 2022 hanya 20 ribu ton hingga 30 ribu ton per bulan.
"Artinya, untuk Agustus-Desember (secara normal) hanya butuh 150 ribu ton saja untuk keluar, artinya masih cukup jika pasokan di atas 1 juta ton," kata dia.
Namun, situasi tak terduga terjadi mulai Agustus dimana permintaan beras Bulog melonjak 200 ribu ton dan terus tinggi hingga akhir tahun ini. Stok Bulog kian tergerus di saat produksi lokal tengah terbatas lantaran belum memasuki musim panen raya. Importasi menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menambah cadangan beras.
"Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba harga di pasar melonjak dan permintaan besar di saat ada kebijakan harga BBM naik, kondisi inilah yang menyebabkan stok Bulog tergerus," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
