Jumat 16 Dec 2022 01:54 WIB

NFA: Kebijakan CPP Bikin Posisi ID Food Makin Strategis

ID Food berperan sebagai operator NFA dalam stabilisasi pasokan pangan

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Anggota Komisi IV DPR RI didampingi Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan ID Food melakukan kunjungan kerja ke penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU) dan pasar di Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa (13/12/2022).Peran BUMN Holding Pangan ID Food kian sentral dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), BUMN yang bergerak di bidang pangan ditetapkan sebagai operator penyelenggaraan CPP yang bertugas melakukan menyerap hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang telah ditetapkan.
Foto: Dok Kementan RI
Anggota Komisi IV DPR RI didampingi Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan ID Food melakukan kunjungan kerja ke penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU) dan pasar di Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa (13/12/2022).Peran BUMN Holding Pangan ID Food kian sentral dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), BUMN yang bergerak di bidang pangan ditetapkan sebagai operator penyelenggaraan CPP yang bertugas melakukan menyerap hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang telah ditetapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran BUMN Holding Pangan ID Food kian sentral dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), BUMN yang bergerak di bidang pangan ditetapkan sebagai operator penyelenggaraan CPP yang bertugas melakukan menyerap hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang telah ditetapkan.

"Dalam tata kelola kebijakan pangan nasional, ID Food dengan seizin Menteri BUMN berperan sebagai operator Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan secara komersial dan B2B melalui mekanisme cadangan pangan pemerintah," kata Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan resminya, Kamis (15/12/2022) malam. 

Ia menjelaskan, peran sentral ID Food ini khususnya dalam hal penyediaan CPP untuk sejumlah komoditas pangan strategis seperti, daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang dan cabai serta ikan. 

Sesuai Perpres 125 Tahun 2022, pemerintah dapat menugaskan Bulog dan BUMN Pangan menjadi bagian dari penyelenggaraan CPP untuk 11 komoditas strategis. Pembagian tugasnya sudah jelas, Bulog fokus di komoditas beras, jagung, dan kedelai, sementara BUMN Pangan dalam hal ini ID Food di komoditas lainnya seperti daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang, cabai, dan ikan,” jelasnya.

Saat ini, kata Arief, pihaknya sedang dalam tahap pembahasan besaran stok CPP untuk masing-masing komoditas, khususnya komoditas yang akan dikelola oleh ID FOOD.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan CPP oleh BUMN tersebut, Arief mengatakan, NFA bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN telah menyiapkan skema pendanaan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153 tahun 2022, tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan CPP.

Menurut Arief, untuk tahun 2022 telah disetujui pelaksanaan subsidi bunga ringan kepada ID Food dan Bulog dengan total platform sebesar 3 triliun rupiah, 1 triliun untuk BULOG dan 2 triliun untuk ID Food.

"Saya rasa, ini merupakan kesempatan yang baik yang harus kita ambil dan kerjakan secara optimal,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, stok pangan di Holding BUMN Pangan ID Food per 12 Desember paling tinggi adalah gula pasir sebanyak 25 ribu ton, serta komoditas lainnya yaitu beras, daging sapi, daging ayam, dan minyak goreng.

Arief mengatakan, seiring mulai berjalannya peran Holding BUMN Pangan sebagai penyelenggara CPP, diharapkan jumlah stok CPP komoditas pangan strategis selain beras bisa tersedia dan terus meningkat, sehingga di tahun 2023 pemerintah memiliki CPP yang lebih beragam. 

“Dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan CPP ini, diharapkan Indonesia memiliki tata kelola pangan yang semakin baik. Tidak ada lagi gejolak dan fluktuasi harga yang tajam baik di hulu dan hilir, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen dan petani, peternak, serta nelayan sebagai produsen,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement