REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, PM Ceko, dan juga PM Swedia di sela-sela rangkaian KTT Peringatan 45 tahun Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa di Brussel, Rabu (14/12/2022). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi pun menyoroti kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif dan menghambat ekspor komoditas Indonesia.
“Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/12/2022).
Retno mengatakan, kebijakan baru yang menjadi perhatian Jokowi, yakni terkait deforestation-free commodities atau kebijakan bebas deforestasi terhadap sejumlah komoditas. Salah satu komoditas yang masuk dalam kebijakan bebas deforestasi ini, yakni minyak sawit.
Selain itu, dalam pertemuan ini Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama transisi energi. Menurut Retno, Jokowi berharap kerja sama dalam konteks ‘Just Energy Transition Partnership’ dapat segera dijalankan.
“Dan Indonesia akan segera menyiapkan design projects-nya,” tambah Menlu.
Jokowi juga mendorong agar negosiasi Indonesia-UE CEPA dapat segera dirampungkan. Saat ini, negosiasi sudah masuk ke putaran yang ke-12. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan informasi terkait prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun depan.
Selain bertemu dengan Perdana Menteri dari negara-negara Uni Eropa, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Belgia. Dalam pertemuan ini, Jokowi membahas penguatan kerja sama investasi kedua negara dan kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.
Menurut Retno, Jokowi menyampaikan bahwa peluang kerja sama investasi kedua negara sangat besar dan iklim investasi Indonesia pun juga sangat baik. “Presiden mengharapkan Belgia dapat meningkatkan investasi di Indonesia serta mengundang Raja Belgia untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika