REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deddy Yevri Sitorus, Anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), mempertanyakan tidak terlaksananya Rapat Kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas), yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Rabu (14/12/2022).
Padahal, menurut Deddy, besok sudah diadakan rapat paripurna penutupan masa sidang. Sementara kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru) juga belum ada.
“Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ungkap Deddy dalam keterangan pers yang dirilis hari ini (14/12/2022).
Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian.
Selama pemerintahan Jokowi, menurutnya, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif. Selama ini tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi 6 dengan Mendag.
“Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” imbuhnya.
Lenih lanjut, Deddy mengatakan, seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi 6 melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.
Artinya, kata Deddy, masa ini adalah saat yang krusial. Dimana Komisi 6 ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.
“Akan tetapi, kali ini Komisi 6 tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” tukasnya.
Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. Deddy mengatakan dirinya curiga bahwa Menteri Perdagangan memang sengaja menghindar dari Komisi 6 agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.
“Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng pemerintah yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang Menteri. Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR,” pungkas Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
