REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut praktik korupsi bisa menghambat kemajuan sebuah negara. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, praktik korupsi menjadi salah satu perangkap atau tantangan suatu negara keluar dari jerat middle income trap.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan banyak tantangan dalam membuat keputusan di tengah ketidakpastian perekonomian global. Adapun kondisi tersebut bisa saja membuat pegawai tergoda melakukan korupsi.
“Salah satu elemen paling penting middle income trap merupakan negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut,” ujarnya saat webinar Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan, Selasa (13/12/2022).
Sri Mulyani menuturkan salah satu elemen tak kalah penting bagi sebuah negara yang terperangkap dalam status middle income trap karena tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut.
"Dalam situasi luar biasa, dilema yang muncul adalah kewenangan diberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati dalam kondisi emergency (darurat), luar biasa, krisis itu adalah temptation (godaan) yang absolut untuk melakukan pelanggaran governance," ucapnya.
Menurutnya korupsi semakin memperparah suatu negara terperangkap dalam status middle income trap karena memberi beban lebih. Selain itu, lanjutnya, korupsi juga menciptakan kesenjangan yakni adanya sekelompok orang super kaya menguasai politik dan ekonomi, sehingga menetapkan kebijakan dari sisi sosial padahal mayoritas masyarakat sekitarnya banyak yang menghadapi kemiskinan.
“Pengalaman memberikan saya perspektif yang luar biasa, mengenai bagaimana tata kelola, bagaimana korupsi, dan bagaimana institutional arrangement sangat menentukan kemajuan suatu negara,” ucapnya.
Sri Mulyani bercerita setelah mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dia pun mendapat perspektif mengenai tata kelola, korupsi dan institusional arrangement yang memang sangat menentukan kemajuan suatu negara.
Menurutnya, jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi. Maka itu Sri Mulyani menegaskan gerakan anti korupsi harus terus digaungkan, baik di dalam negeri maupun tingkat internasional, agar kesejahteraan masyarakat yang adil dapat terwujud.
“Kita sebenarnya dalam perang menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap,” ucapnya.
Dia menuturkan, jika negara gagal membangun institusi berbasis tata kelola yang baik, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyakit korupsi akan terus merajalela. Itu artinya, kesempatan suatu negara lepas dari middle income trap menjadi lebih sulit dan kondisi tersebut sudah terlihat berbagai negara.
“Kita sebetulnya sedang di dalam perang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi terlepas dari middle income trap,” ucapnya.
Kendati demikian, bukan berarti sebuah negara maju terlepas dari masalah korupsi. Maka itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan korupsi dengan cara membangun institusi yang kuat dengan menciptakan control check balance. “Karena absolute power corrupt absolutely,” ucapnya.
Dari sisi keuangan negara, pihaknya berkewajiban untuk menciptakan dan mendorong terciptanya sistem yang akuntabel, yang didalamnya terdapat check and balance yang berjalan secara efektif. Sebab, menurut dia, jika tidak diawasi, maka orang-orang akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
“Pasti manusia, apapun pendidikannya, latar belakangnya, suku, agama, dan rasnya, dia akan terpeleset saat dia tidak diawasi,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
