Senin 31 Oct 2022 21:24 WIB

Sri Mulyani: Industri Otomotif Mulai Bangkit

Keringanan instrumen perpajakan telah mendorong industri otomotif pulih

Rep: novita intan/ Red: Hiru Muhammad
Pengunjung memadati salah satu ruangan pada pemeran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (18/8/2022). Pameran otomotif tersebut diharapkan mampu mendorong kebangkitan industri otomotif yang terimbas pandemi COVID-19.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengunjung memadati salah satu ruangan pada pemeran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (18/8/2022). Pameran otomotif tersebut diharapkan mampu mendorong kebangkitan industri otomotif yang terimbas pandemi COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menilai saat ini industri otomotif mulai mengalami pemulihan. Hal ini mengingat pada awal 2020, industri otomotif terkontraksi 34,29 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mengalami pukulan luar biasa selama pandemi Covid-19. 

Baca Juga

“Otomotif, salah satu industri yang penting di Indonesia. Kita lihat di Indonesia selama pandemi seluruh dunia industri otomotif mengalami pukulan yang luar biasa, karena pandemi membatasi mobilitas,” ujarnya saat webinar Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10/2022)

 Menurutnya dukungan pemerintah yang mengenakan instrumen perpajakan mendorong industri otomotif mengalami pemulihan.  "Industri otomotif mampu bangkit tidak hanya ditopang oleh pasar dalam negeri atau domestik tapi juga dia kembali dan terus menembus pasar internasional," ucapnya.

Pemerintah mencatat nilai investasi 25 proyek melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) availability payment sebesar Rp 156 triliun per Oktober 2022. Adapun skema tersebut menyediakan fasilitas penyiapan proyek atau project development facility , dukungan kelayakan atau viability gap fund , serta penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menambahkan implementasi skema KPBU oleh Kemenkeu sudah berjalan lebih dari satu dekade melalui berbagai penyediaan fasilitas fiskal, seperti project development facility dan dukungan kelayakan. “Saat ini Kemenkeu terus membantu lima proyek KPBU yang sedang dalam tahap penyiapan, salah satunya proyek Bandara Singkawang di bawah Kemenhub," ucapnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement