REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menegaskan stok kedelai nasional surplus di akhir Desember 2022. Adapun ketersediaan stok kedelai tinggal tujuh hari apabila mengacu pada perhitungan Neraca Pangan Nasional sampai dengan akhir November 2022.
Sebelumnya, pernyataan ketahanan stok kedelai disampaikan dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, pada Senin (24/10/2022) oleh Deputi Bidang ketersediaan dan Stabilitasi NFA I Gusti Ketut Astawa.
Melalui keterangannya pada Rabu, (26/10/2022) Ketut menjelaskan, stok kedelai tinggal tujuh hari itu bukan dihitung per hari ini. Namun dihitung setelah bulan November 2022. Sebab, berdasarkan Neraca Pangan Nasional sampai dengan akhir November 2022 stok kedelai surplus 54.983 ton.
“Stok 54.983 ton tersebut apabila dibagi rata-rata konsumsi harian nasional sebesar 8.191 ton perhari maka dapat memenuhi kebutuhan sekitar 7 hari. Jadi stok kedelai untuk 7 hari itu dihitung per setelah November 2022,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Ketut menjelaskan, surplus sebanyak 54.983 ton itu merupakan hasil perhitungan dari ketersediaan 2.758.151 ton dikurangi kebutuhan selama Januari-November 2022 sebesar 2.703.169 ton.
Dengan memperhitungkan kebutuhan satu bulan yang diperkirakan mencapai 245.743 ton atau 8.191 ton per hari, maka stok di akhir November sebesar 54.983 ton tersebut diperkirakan tersedia untuk 7 hari.
Namun, Ketut meminta masyarakat khususnya para pengrajin tahu-tempe tidak perlu panik, karena pemerintah akan melakukan importasi untuk memperpanjang ketersediaan kedelai di dalam negeri. Untuk itu, NFA mendorong percepatan importasi untuk memenuhi ketahanan stok kedelai.
“Jadi kita mendorong percepatan realisasi importasi kedelai untuk memenuhi dan memperpanjang kecukupan stok kedelai,” ujar Ketut.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan basis stok 7 hari setelah akhir November tersebut, pihaknya menjamin bahwa stok kedelai cukup hingga 1,5 bulan berikutnya atau hingga akhir tahun. Untuk itu, Arief meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan kedelai di pasaran.
Arief juga mengatakan, melalui realisasi impor, maka berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2022, komoditas kedelai diperkirakan surplus sebesar 250 ribu ton pada akhir Desember 2022.
"Importir memang merencanakan impor dengan hati hati terkait fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga Kedelai, sehingga biasanya merencanakan tiga sampai dengan empat bulan," ujarnya.
Di sisi lain, dengan kondisi perdagangan global yang penuh ketidakpastian dan fluktuasi harga kedelai di pasar internasional, Arief juga melihat bahwa situasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan melepas ketergantungan terhadap impor.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri melalui perluasan lahan produksi kedelai, dan hasilnya dibeli dengan harga 10 ribu rupiah per kg.
Pasalnya, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah 10 ribu rupiah per kg. Sebab akan kalah dengan harga kedelai impor yang hanya sekitar 7 ribu rupiah per kg.
“Dengan penetapan kebijakan harga acuan tersebut, ini akan menarik petani untuk lebih semangat berproduksi karena harganya diatur sehingga tidak merugikan petani. Keterlibatan BUMN pangan di sini penting dalam aspek penugasan untuk membeli kedelai dari petani sesuai harga yang ditentukan,” ujar Arief.
Dari sisi perlindungan usaha bagi pengrajin tahu-tempe, NFA telah mendorong pemberlakuan kembali program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai untuk Pengrajin Tahu dan Tempe. Hal tersebut untuk membantu para pengrajin tahu-tempe agar tetap berproduksi di tengah lonjakan harga komoditas kedelai saat ini.
Menurut Arief, subsidi itu sangat penting dan strategis untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha pengrajin. Melalui bantuan penggantian selisih harga tersebut pengrajin tahu dan tempe akan memperoleh subsidi Rp 1.000 untuk setiap kg pembelian kedelai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
