REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Forum Hukum BUMN menggelar BUMN Legal Summit 2022 pada 22-23 September 2022 di Bali. Mengusung tema Building Stronger Foundation for Growth, forum tahunan yang pertama ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun fondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.
Dalam video sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN Legal Summit 2022 merupakan bagian dari upaya Kementerian BUMN secara terus-menerus melakukan transformasi di tubuh BUMN, serta upaya nyata meningkatkan kapabilitas dan wawasan insan hukum BUMN sebagai bagian dari pengembangan talenta.
“Transformasi BUMN tidak bisa lepas dari adanya transformasi fungsi hukum BUMN sebagai garda terdepan yang bertugas memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum khususnya terhadap manajemen dalam mengambil setiap keputusan perusahaan. Maka demikian setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance (GCG),” ujarnya, Jumat (23/9/2022).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video sambutannya menambahkan saat ini BUMN terus bertransformasi agar lebih efisien, sehingga BUMN bisa memberikan kontribusi kepada negara. Maka itu, langkah-langkah hukum untuk menindak penyelewengan dan segala macam pelanggaran yang terjadi di tubuh BUMN sangat diperlukan untuk mencegah terganggunya flow sumbangsih dari BUMN untuk perekonomian dan kondisi keuangan negara.
“Untuk melakukan pembangunan hukum nasional harus memiliki tiga pilar yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis terutama BUMN tidak perlu takut dalam bermanuver untuk melakukan transformasi perusahaan selama memiliki itikad baik dan terus memperhatikan keberadaan hukum di Indonesia,” ucapnya.
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B Tewu menambahkan tujuan utama acara BUMN Legal Summit yang akan mulai ditradisikan sejak tahun ini untuk menyiapkan insan hukum BUMN dan anak Perusahaan BUMN dalam mengawal dan terlibat lebih aktif dalam proses transformasi BUMN, yang sedang giat-giatnya dilakukan dalam masa kepemimpinan Menteri BUMN Pak Erick Thohir.
“Tema BUMN Legal Summit tahun ini, yang merupakan gelaran yang pertama kali kami (Forum Hukum BUMN) adakan Building Stronger Foundation for Growth yang mengangkat proses berkesinambungan pengembangan insan hukum BUMN dan anak perusahaan BUMN. Pengembangan kompetensi dan kepemimpinan para insan hukum BUMN tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga harus terus ditingkatkan,” ucapnya.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Feri Wibisono menambahkan era digital seperti sekarang ini, BUMN tidak cukup hanya bermodalkan teori atau mazhab saja, namun juga harus melihat putusan-putusan dari lembaga peradilan.
“Jangan sampai tanggung jawab personal menjadi prioritas yang dijalankan di tubuh BUMN, namun harus ditransformasikan menjadi tanggung jawab korporasi sesuai dengan tata pengelolaan hukum yang ada. BUMN harus menyusun tata kelola legal di perusahaan secara prudent sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindak pidana korupsi dan juga berbagai masalah ke depan seperti conflict of interest maupun gratifikasi. BUMN harus selalu melakukan penguatan organisasi dan tata kelola aspek hukum di tubuh BUMN untuk mempertajam mitigasi risiko atas kebijakan strategis demi kemajuan bisnis perusahaan agar tidak bergesekan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.
Pada hari pertama, sesi ini menghadirkan Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) Rhenald Kasali menambahkan salah satu tantangan di BUMN merupakan kepemimpinan yang baik dan transformasi berkelanjutan yang searah dengan visi masa depan BUMN. Dia juga menggarisbawahi kompetisi yang ketat, sehingga dibutuhkan regenerasi yang baik agar prospek masa depan BUMN bisa terarah dengan lebih baik dan mampu bersaing secara global, khususnya di dunia digital, yang bergerak sangat cepat seperti sekarang ini.
“Untuk menjawab semua tantangan tersebut, tentu saja di BUMN membutuhkan ahli hukum yang mengerti praktik bisnis dan membutuhkan pebisnis yang paham tentang hukum. Insan hukum BUMN harus tergerak untuk menjadi agen perubahan di BUMN tempatnya berada dan memberi warna perubahan itu sendiri, sehingga bisa menjadi insan yang tangguh dan selalu siap ditempatkan posisi dan BUMN mana saja selalu bisa berkarya,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika