REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pengusaha ikut membantu penguatan usaha berbasis syariah di daerah. Ma'ruf pun berharap para pengusaha mengisi kawasan industri halal (KIH) yang sudah ada di beberapa daerah.
Ini disampaikan Ma'ruf saat membuka acara Musyawarah Nasional I Jaringan Pengusaha Nasional di Istana Wakil Presiden, Jakarta yang disiarkan daring, Rabu (24/8)
"JAPNAS, sebagai salah satu organisasi pengusaha di Indonesia, saya minta secara khusus dapat turut membantu penguatan usaha berbasis syariah di berbagai daerah, di antaranya dengan mengisi kawasan industri halal," kata Ma'ruf dalam sambutannya.
Ma'ruf juga meminta agar para pengusaha mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) halal. Dengan ini, Ma'ruf meyakini langkah ini dapat mendukung visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.
Dalam kesemaptan itu, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu juga meminta para pengusaha untuk meranagkul dan melibatkan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam aktivitas usahanya. Langkah ini diperlukan agar UMK meningkat daya saingnya.
"Mari kita dukung target 30 juta UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia akan mengakar kuat hingga ke sektor terkecil," kata Ma'ruf.
Dia menilai, partisipasi jaringan pengusaha nasional dalam perhelatan presidensi G20 Indonesia juga harus dimanfaatkan secara optimal. Sebab, pemerintah optimistis presidensi Indonesia akan membawa manfaat ekonomi bagi dunia usaha dan juga UMKM serta memantapkan peran strategis Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pemulihan ekonomi global.
Dia menilai pentingnya peran para pelaku usaha dalam menggerakkan roda ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Ini karena daya dukung kegiatan usaha di tengah ancaman krisis saat ini.
"Yang tidak kalah penting penguatan kolaborasi dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat terbangunnya ekosistem digital yang kokoh sekaligus adaptif dengan perubahan zaman. Pengusaha juga diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.
Sementara, Ketua Umum PP Japnas Bayu Priawan mengatakan Japnas siap mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Mulai dari hilirisasi industri, substitusi impor, peningkatan produksi dalam negeri, pembangunan energi bersih berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru hingga digitalisasi ekonomi.
Selain itu, Japnas juga akan bersinergi dalam pembangunan industri halal dan ekonomi syariah yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah.
"Japnas pun ontrack dalam positioning yang sejalan, dimana kami bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi. Japnas siap menjadi hub yang menghubungkan investasi dan kemitraan lokal di Indonesia pada beragam sektor usaha," kata Bayu.
Dia mengatakan, dengan keragaman dan keterlibatan kami di sektor riil, Japnas siap menjadi partner dalam sinkronisasi program dengan pemerintah untuk mendorong daya saing sektor usaha, perbaikan iklim investasi, infrastruktur, serta kebijakan publik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
