REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022 lebih tinggi dari kuartal II 2022 sebesar 5,44 persen. Hal ini melihat berbagai data seperti sektor manufaktur dan perdagangan yang semakin pulih.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan saat ini pemulihan aktivitas ekonomi sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Artinya, aktivitas ekonomi masyarakat sudah meningkat bila dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.
"Ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga itu akan cukup kuat, bahkan mungkin sedikit lebih kuat dibandingkan kuartal II 2022 yang tumbuh 5,44 persen (yoy)," ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa (9/8/2022).
“Kita masih punya alasan optimis, sehingga tetap optimis tapi tetap waspada. Pada tahun ini dengan angka yang sudah kita lihat sejauh ini tampaknya kita memang bisa ada 5,1 persen hingga 5,4 persen dari pertumbuhan PDB-nya," ucapnya.
Kendati begitu, Febrio menyebut masih terdapat ketidakpastian yang terus diwaspadai pemerintah karena berbagai perubahan terjadi bukan hanya dari bulan ke bulan, tetapi seringkali bahkan dari hari ke hari. Dia mencontohkan, dalam satu minggu terakhir harga kelapa sawit sudah turun di bawah 100 dolar AS per barel, tepatnya sekitar 80 dolar AS per hari ini.
“Oleh karenanya berbagai perubahan itu terus dipantau, di samping terdapat tren pemulihan perekonomian yang aktivitasnya sudah jauh di atas level pra pandemi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi juga terlihat disertai dengan pemulihan yang sangat kuat sektor UMKM,” ucapnya.
"Hal ini yang memang ingin selalu kami lihat dari sisi pemerintahan. Saya sudah sampaikan tentang kemiskinan harus terus turun, begitu pula tingkat pengangguran harus terus turun," tuturnya.
Maka demikian, di tengah ketidakpastian yang ada, dirinya optimistis perekonomian domestik akan tumbuh cenderung ke batas atas rentang 5,1 persen sampai 5,4 persen pada keseluruhan tahun ini. Adapun proyeksi tersebut seiring dengan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah sebesar Rp 500 triliun pada tahun ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi agar tetap bisa berjalan.
Selanjutnya pada 2023, Febrio memperkirakan pertumbuhannya masih akan sesuai dengan target kesepakatan pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat batas bawah 5,3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika