Senin 25 Jul 2022 23:24 WIB

Ekonom: Pembenahan Data Kesejahteraan Sosial Penting di Tengah Kenaikan Harga Energi

Agar potensi kenaikan subsidi energi dapat pemerintah pertanggungjawabkan.

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi
Seorang warga bersiap memulai aktivitas di permukiman padat penduduk Kemayoran Gempol, Jakarta, Sabtu (16/7/2022). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemerintah perlu membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran subsidi dapat tepat sasaran di tengah kenaikan harga energi global.
Foto: ANTARA/Budi Prasetiyo
Seorang warga bersiap memulai aktivitas di permukiman padat penduduk Kemayoran Gempol, Jakarta, Sabtu (16/7/2022). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemerintah perlu membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran subsidi dapat tepat sasaran di tengah kenaikan harga energi global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemerintah perlu membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran subsidi dapat tepat sasaran di tengah kenaikan harga energi global.

Menurut Yusuf, jika penerima subsidi lebih tepat sasaran melalui pembenahan DTKS, maka pemerintah dapat mempertanggungjawabkan potensi kenaikan anggaran subsidi energi. "Perlu digarisbawahi bahwa pembenahan data terutama DTKS memainkan peran penting," kata dia di Jakarta, Senin (25/7/2022).

Baca Juga

Yusuf menuturkan, pembenahan DTKS ini berhubungan dengan efektivitas dari penyaluran subsidi energi dan realisasi bantuan sosial karena kenaikan harga minyak dunia bisa mempengaruhi kenaikan penerimaan dalam APBN. Terlebih lagi, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp 443 triliun menjadi Rp 520 triliun sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.

Oleh karena itu, ia menegaskan pertanggungjawaban pemberian subsidi maupun bantuan sosial sangat penting mengingat pelebaran anggaran merupakan respon pemerintah dalam memastikan harga BBM tidak berdampak terhadap kenaikan inflasi. "Kenaikan inflasi yang sangat besar tidak terjadi karena harganya separuh ditanggung pemerintah," ujarnya.

 

Ia menambahkan, pembenahan DTKS juga berhubungan dengan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina dalam membeli BBM jenis Pertalite, yang bertujuan memastikan anggaran subsidi tersalurkan dengan tepat. Meski demikian, Yusuf tak memungkiri perbaikan DTKS tidak akan secara langsung berdampak terhadap inflasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang tersedia untuk subsidi energi tetap cukup.

Ia mengingatkan agar anggaran untuk subsidi energi harus tetap cukup dan fleksibel mengikuti kenaikan harga minyak global sehingga ekonomi dalam negeri mampu terjaga dengan baik. "Apalagi di saat yang bersamaan pemerintah punya amunisi untuk melakukan hal itu (mencukupi anggaran subsidi energi)," tegasnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement