REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, akan menghemat devisa mencapai Rp 86 triliun hingga 2045, dengan penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp 19,6 triliun.
Usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai Menko Airlangga pada Sidang Dewan Nasional KEK, Jumat (22/7/2022), selanjutnya Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui peraturan pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.
"Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasiperaturan pemerintah terkait dengan KEK Sanur," ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).
Dalam pengembangan KEK kesehatan pertama di Indonesia itu, pemerintah sedang membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali.KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, yang mana banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Selain itu, dengan adanya pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru. Di tahun 2030, diharapkan sekitar empat persen hingga delapan persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.
Airlangga menuturkan KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK kesehatan dan pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta commercial center.Total lahan yang diusulkan yakni seluas 41,26 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika