REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kesinambungan antara kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan pangan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap fluktuasi harga pangan di Tanah Air.
”Fluktuasi harga pangan di Tanah Air kini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sektor pertanian kita, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor global karena kini semuanya saling terhubung. Untuk itu, kebijakan yang diambil perlu komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak,” kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.
Pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri, misalnya saja dengan meningkatkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input pertanian berkualitas dan membuka kesempatan investasi pada sektor ini supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga komitmennya terhadap perdagangan internasional, tidak menjalankan kebijakan yang proteksionis dan mengurangi hambatan-hambatan non-tarif yang dapat memengaruhi kestabilan harga dan kecukupan stok pangan di pasar.
Perdagangan internasional perlu tetap dijalankan sembari menjalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Modernisasi pertanian dan transfer teknologi juga akan berdampak positif kepada para petani dan kesejahteraan mereka karena kedua hal ini diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan.
Perdagangan pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia yang sempat menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum kontraproduktif terhadap tujuan tersebut, apalagi jika hal tersebut menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor mereka sendiri.
Kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Semua negara perlu terhubung dalam hal perdagangan pangan. Hal ini bisa memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin saja sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim.
Apalagi di tengah kenaikan harga pangan seperti ini. Lebih jauh lagi, jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia dan India, maka semua akan kekurangan pangan, termasuk Indonesia sendiri yang masih membutuhkan impor untuk sejumlah komoditas pangan.
“Pasokan pangan perlu terus dijaga untuk menjamin keterjangkauan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, kepada pangan. Kenaikan sedikit akan sangat memengaruhi daya beli dan pilihan konsumsi pangan pada mereka, yang pada jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi,” tambah Felippa.
Kebijakan lain, misalnya kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat. Di sinilah ketersediaan stok berperan penting untuk tetap menjaga keterjangkauan masyarakat kepada pangan.
Sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah, misalnya lewat bantuan sosial, tentu akan memberikan dampak. Yang jelas menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harganya tentu sudah jadi keharusan dalam situasi apapun, apalagi untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika