REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana sejumlah daerah yang hendak membangun kawasan industri halal (KIH) di wilayahnya. Sri Mulyani mengatakan, pembentukan KIH ini merupakan salah satu upaya memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.
Saat ini, KIH yang sudah ada yakni Modern Halal Valley di Cikande Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo Jawa Timur dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan Kepulauan Riau.
"Sekarang beberapa gubernur tadi melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun Kawasan Industri Halal," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat pleno di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan pada Senin (30/5/2022).
Sri Mulyani mengatakan, rencana pembentukan KIH baru ini perlu didukung kementerian dan lembaga. Sebab, keberadaan KIH ini juga perlu diikuti dengan masuknya para pelaku ekonomi syariah di kawasan tersebut.
Karenanya, Sri Mulyani mendorong kementerian/lembaga membuat program-program yang mendukung langkah tersebut.
"Termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi halal tersebut, apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati," ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, hal itu juga menjadi salah satu arahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam rapat tersebut.
"Itu menjadi salah satu yang perlu untuk dipikirkan tadi yang Bapak Wapres yang telah menyampaikan kepada kita semua," ujarnya.
Hari ini Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin langsung Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang kedua, yang merupakan lanjutan dari rapat pleno pertama pada November 2021 lalu.
Usai rapat, Wapres mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, pemerintah ingin membangun master plan kelembagaan ekonomi syariah yang lebih lengkap dari pusat hingga daerah.
"Dan kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah ekonomi dan keuangan syariah di seluruh provinsi," ujar Wapres saat konferensi pers usai memimpin rapat pleno KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan pada Senin (30/5/2022).
Wapres mengatakan, saat ini Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) baru di beberapa provinsi seperti di Sumatera Barat dan Riau.
"Yang sudah ada sekarang, itu adalah di Sumatera Barat dan akan tadi juga Riau, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan akan terus dikembangkan," ujar Wapres.
Ia menilai langkah ini diperlukan untuk mempercepat upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Wapres menilai, perlunya terobosan dan percepatan mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal dua tahun.
Karena itu, ia menegaskan agenda utama Rapat Pleno KNEKS yang kedua ini adalah upaya percepatan pembangunan ekosistem halal Indonesia.
"Dan kemudian koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga yang hadir, hampir lengkap semuanya dan menyampaikan program-programnya yang sekarang sedang disiapkan untuk disatukan untuk dijahit oleh komisi eksekutif ekonomi syariah," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika