Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim.
"Adanya perjanjian penjaminan dari pemerintah ini maka dana investasi yang tersedia berbunga rendah, berbiaya rendah, risiko bisa dikelola dengan baik. Artinya apa? Kita mampu mengubah tantangan menjadi suatu opportunity dengan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan," tuturnya.
Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah Indonesia ini dapat berdampak positif bagi PLN. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, maka dapat menambah porsi portofolio skema Pinjaman direct lending dengan Jaminan Pemerintah sekitar 20 persen dari total outstanding pinjaman PLN.
"Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar 35 milliar dolar AS untuk capex (capital expenditure / belanja modal) dalam rangka membangun 51,6 persen pembangkit listrik yang berasal dari EBT," terang Darmawan.
Menurutnya, saat ini kapasitas pembangkit PLN mencapai 250 tera watt hours (tWh), dan hingga 2060 diproyeksikan akan mencapai 1.800 tWh yang sebagian besar berasal dari EBT. Walau operasional pembangkit EBT akan makin murah, namun tetap membutuhkan capex sebesar 350 sampai 400 miliar dolar AS hingga 2060.
PLN menggandeng PII untuk memastikan pendanaan tepat sasaran dan mampu mempercepat akselerasi akses listrik yang andal dan bersih.“Selain itu pembiayaan ini dapat mendukung program PLN untuk berkontribusi dalam capaian-capaian Sustainable Development Goals (SDGs) perusahaan," imbuhnya.
Seiring pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bergeliat dengan beralihnya pandemi Covid-19 menjadi endemi, pertumbuhan listrik perlu dimitigasi dengan pasokan listrik yang andal dan bersih.
PLN memiliki proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2030 berdasarkan RUPTL terbaru sebesar 265.051 (GWh) dengan total 64,54 juta pelanggan hanya di Jawa, Madura dan Bali saja. Di mana terdapat estimasi penambahan pelanggan sebanyak 13,47 juta pelanggan baru pada tahun 2030.
Di sisi lain, Direktur Utama PII, Muhammad Wahid Sutopo menyampaikan, perjanjian ini merupakan bentuk dukungan yang telah dijalankan oleh PT PLN melaksanakan proyek infrastruktur berbasis green energy.
"Lewat penjaminan pinjaman ini, PT PII bersama Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dapat mengoptimalkan perluasan akses dan memperkuat keandalan layanan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat," ucap dia.
Country Director Indonesian Resident Mission ADB, Jiro Tominaga optimistis program ini akan mendukung upaya Indonesia menghadapi transisi energi dan menekan emisi karbon."Kita berharap program ini dapat mendukung teknologi dan infrastruktur PLN dalam melayani kelistrikan di Indonesia," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
