REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan tetap memfokuskan pemulihan ekonomi pada tahun depan. Hal ini dengan memperhatikan berbagai tantangan baik domestik maupun luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN harus hadir guna membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha, terutama kelompok kecil dan menengah. Hal ini untuk merespon berbagai dinamika ekonomi global.
“Bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp 349 triliun hingga Rp 332 triliun. Ini terutama untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/4/2022).
Maka itu, pemerintah akan memutakhirkan data penerima perlindungan sosial. Bahkan, Kementerian Sosial meluncurkan program pemberdayaan yang nantinya diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
Belanja pemerintah juga diarahkan pada bidang kesehatan. Selama tiga tahun terakhir, anggaran kesehatan melonjak dari semula Rp 113 triliun pada 2019 menjadi Rp 172 triliun pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 52,4 triliun di antaranya belanja penanganan Covid-19.
Kemudian pada 2021, belanja kesehatan melonjak lagi ke Rp 312 triliun dengan Rp 190 triliun khusus penanganan Covid-19. Sementara, tahun ini diperkirakan belanja kesehatan sebesar Rp 255 triliun, dengan Rp 116,4 triliun di antaranya Covid-19.
“Karena tahun depan diperkirakan covid tidak lagi menjadi faktor, maka belanja kesehatan yang non-covid akan menjadi lebih penting. Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan covid sebesar Rp 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp 193,7 triliun hingga Rp 155 triliun," ucapnya.
Adapun kenaikan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 bertujuan untuk mendukung reformasi bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dari sisi lain, anggaran pendidikan pada 2023 akan meningkat mencapai Rp 595,9 triliun hingga Rp 563,6 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 542,8 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan anggaran ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar kepada 975,3 ribu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.
"Juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD yaitu pendidikan usia dini, 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika