REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara sebesar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Adapun alokasi ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan. Kemudian juga untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.
"Tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru antara Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya dana akan digunakan untuk membangun berbagai simpul konektivitas dan membangun sarana prasarana pendidikan. Begitu juga sarana prasarana bidang kesehatan, ketahanan, dan keamanan.
"Anggaran pembangunan IKN masuk dalam pos anggaran infrastruktur dengan total mencapai Rp 367 triliun sampai Rp 402 triliun pada tahun depan," ucapnya.
Menurutnya anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, dan pengolahan air limbah. Selanjutnya, untuk membangun pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang dan jaringan irigasi selain infrastruktur konektivitas.
"Mulai dari jalan, jembatan, kereta api, dan bandara hingga infrastruktur bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS. Tahun depan masih akan diberikan anggaran yang cukup signifikan," ucap Sri Mulyani.
Dari sisi lain, pemerintah akan mengundang investor luar melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mendorong optimalisasi aset infastruktur terutama proyek-proyek eksisting dari perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
"Injeksi modal terhadap proyek infrastruktur sangat penting untuk mendorong perekonomian. Namun, keterbatasan APBN membuat perlu adanya skema pembiayaan lain, seperti melalui investasi," kata dia.
Sri Mulyani menyebut pembiayaan itu dapat berasal dari perusahaan pelat merah maupun investasi dari pihak lain. Adapun pembiayaan itu pun bukan hanya ditujukan pembangunan proyek baru, tetapi mencakup pengelolaan proyek-proyek yang sudah ada agar semakin optimal.
"Salah satu pendekatan sangat penting yakni dengan penandatanganan head of agreement, pendekatan melalui optimalisasi aset atau asset recycling khususnya proyek infrastruktur eksisting yang ada BUMN, yang sudah dibangun atau sudah beroperasi," ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya investasi yang masuk tidak melulu melalui APBN atau kas negara, tetapi injeksi fresh money dapat melalui LPI atau Indonesia Investment Authority (INA). "LPI dapat menjembatani investasi dari para investor asing ke proyek-proyek infrastruktur eksisting," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika