Rabu 13 Apr 2022 17:46 WIB

GIMNI: 80 Ribu Ton Minyak Goreng Curah Sudah Tersalurkan di Bulan April

Kebutuhan CPO untuk pangan termasuk minyak goreng pada tahun ini tidak naik.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Ilustrasi minyak goreng curah.
Foto: Republika
Ilustrasi minyak goreng curah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan, kurun waktu 1-12 April 2022, sedikitnya hampir 80 ribu ton minyak goreng (migor) curah bersubsidi telah disalurkan oleh produsen. Volume tersebut setara hampir 30 persen dari rata-rata kebutuhan bulanan migor curah sekitar 200 ribu ton.

"Secara kebutuhan, (penyaluran) ini sudah sama (sesuai). Tapi, yang dipertanyakan ke mana barang itu sampai? Ini yang kita perlu bersama-sama dengan Satgas Pangan telusuri di mana barang itu keluar," kata Ketua Umum GIMNI Bernard Riedo, dalam webinar yang digelar Kadin Indonesia, Rabu (13/4/2022).

Baca Juga

Bernard mengatakan, pada Maret 2022 lalu, tercatat migor curah bersubsidi telah terdistribusi hampir 60 ribu ton. Volume penyalurannya memang belum optimal karena program subsidi itu baru dimulai pada 18 Maret 2022.

Melihat progres penyaluran yang sudah cukup besar, Bernard menilai seharusnya pasokan yang ada sudah mencukupi di tengah masyarakat. Dengan catatan, terdistribusi secara baik.

 

Ia menegaskan, kebutuhan minyak sawit (CPO) untuk kebutuhan pangan termasuk migor pada tahun ini pun tidak mengalami kenaikan. Kenaikan kebutuhan migor akan terjadi apabil terjadi pertambahan jumlah penduduk.

"Setiap tahun kebutuhan minyak goreng kalaupun naik itu sangat kecil. Jumlah penduduk tidak bertambah (signifikan) ya kebutuhan tidak. Kecuali seperti momen Ramadhan itu wajar, selebihnya konstan," kata Bernard.

Wakil Ketua III Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Delima Hasri, menambahkan, proyeksi kebutuhan bulanan minyak goreng curah hanya naik 3,8 persen dari 2,27 juta ton tahun 2021 menjadi 2,29 juta ton tahun 2022.

Ia pun menjelaskan ada tiga penyebab utama yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Termasuk, kelangkaan yang terjadi saat pemerintah menerapkan kebijakan DMO dan DPO minyak sawit beserta HET untuk seluruh jenis migor.

Penyebab utama akibat kebijakan Kementerian Perdagangan yang berubah dalam waktu singkat. Itu menyebabkan pasar migor menjadi tak beraturan dan timbul para spekulan baru.

"Penyebab kedua besarnya disparitas harga antara peraturan HET dengan harga pasar sehingga banyak pasokan yang hilang melalui jalur yang salah dan berubah ke pasar spekulan," kata dia.

Adapun penyebab yang terakhir, akibat naiknya harga CPO hingga 24 persen. Tercatat, rata-rata harga CPO dunia pada Januari 2022 di kisaran 1.350 dolar AS per ton lalu melonjak menjadi 1.680 dolar AS per ton.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono, mengatakan, masalah logistik turut menjadi persoalan dalam penyaluran migor curah. Pihaknya berharam agar migor curah dapat segera membanjiri pasar dengan harga sesuai HET.

"Minyak goreng curah itu kan domain pasar tradisional, sebetulnya asalkan tangki itu datang ke pasar pasti akan diserap oleh pedagang," kata dia.

Ke depan, APPSI berharap agar minyak goreng dapat diatur penuh oleh pemerintah seperti halnya pada komoditas beras. Pasalnya minyak goreng telah menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan tidak selayaknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

"Pasokan cadangan beras bisa diatur oleh Bulog kenapa minyak goreng dan komoditas lainnya tidak? Kami pun dorong ada lembaga khusus yang menangani ini jadi tidak hanya mengandalkan agen dan distributor," ujar dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan stabilisasi harga dan pasokan migor curah. Namun, Kemendag membutuhkan bantuan dari lembaga terkait dan dunia usaha untuk bisa memperkuat peran pemerintah dalam mengatur migor curah.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement