REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akademisi mengapresiasi program perlindungan sosial (Perlinsos) yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng. Langkah tersebut dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat.
Wakil Rektor Universitas Majalengka Diding Bajuri menyatakan amanah UUD 1945, terutama pasal 33 dan 34, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Pemerintah berupaya dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial. Langkah itu sudah cukup tepat," kata Diding di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Jika merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Yahun 2012, kata Diding, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Penganiayaan Ade Armando, Mahfud: Kalau Ditolelir, Bahaya Bagi Kelangsungan Negara
“Bansos yang terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” ujarnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang, dengan rincian 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Bapak Presiden akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Airlangga, Senin (4/4/2022).
Baca juga : Polisi Minta Tersangka Pengeroyokan Ade Armando Segera Menyerahkan Diri
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Haris Azis Susilo memberi apresiasi kinerja tim perekonomian pemerintah yang dipimpin okeh Menko Airlangga. Namun ia juga menyoroti sisi teknis mekanisme penyaluran BLT minyak goreng.
“Ini program patut diapresiasi. Namun, bagaimana teknis penyalurannya di lapangan itu kan penting supaya penerima bantuan pun dapat mengaksesnya dengan mudah," kata Haris.