REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pemantauan langsung ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam periode Ramadhan dan Idul Fitri di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian pemantauan ketersediaan BBM untuk antisipasi mudik.

"Lebaran kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena sudah dua tahun tidak boleh mudik, harus siap-siap dengan euforia masyarakat, ketersediaan BBM harus cukup, sehingga aktivitas mudik berjalan lancar," kata Erika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Menurut data BPH Migas hingga 4 April 2022, angka realisasi solar di Sumatera Utara mencapai 313.628 kiloliter atau 29,10 persen dengan kuota sebanyak 1,07 juta kiloliter dan realisasi solar di Jawa Barat mencapai 549.312 kiloliter atau 27,80 persen dari kuota 1,97 juta kiloliter. Adapun realisasi solar di Kalimantan Timur mencapai 58.365 kiloliter atau 24,79 persen dari kuota sebanyak 229.090 kiloliter dan realisasi solar di Sulawesi Selatan mencapai 142.290 kiloliter atau 26,30 persen dari kuota sebanyak 540.980 kiloliter.

Tak hanya memeriksa ketersediaan BBM, Erika juga mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi kepada masyarakat karena di beberapa daerah terdapat penyelewengan serta penimbunan solar subsidi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kualitas BBM yang baik. BPH Migas telah melakukan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategi TNI serta pemerintah daerah untuk pengawasan pendistribusian BBM tepat sasaran.

Pada Kamis (7/4/2022), Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati melakukan inspeksi mendadak di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Menteri Arifin mengatakan inspeksi mendadak itu bertujuan untuk melihat langsung ketersediaan BBM yang beberapa waktu lalu sempat terjadi antrean panjang.Ia pun menegaskan BBM subsidi harus terus diawasi, sehingga peruntukannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan agar subsidi dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika