REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M Rachbini mengatakan konflik antara Rusia dan Ukraina dapat memperlambat pemulihan ekonomi Indonesia dan negara berkembang lain.
"Konflik Rusia-Ukraina yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global akan mempengaruhi dan memperlambat pemulihan ekonomi terutama emerging market seperti Indonesia," kata Eisha dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Jika terus berlanjut, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat sejumlah negara melarang masuk komoditas Rusia seperti minyak bumi, nikel, aluminium, palladium, dan gandum. Hal ini dapat meningkatkan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan harga minyak bumi pun dapat mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas bahan pangan penting serta penting lain di dalam negeri.
"Pemerintah perlu berhati-hati dengan kenaikan harga minyak mentah dan gandum. Juga perlu menjaga kestabilan inflasi dengan menjaga harga BBM dalam negeri dan bahan-bahan pokok stabil dan tidak bervolatilitas tinggi," ucapnya.
Belanja pemerintah untuk subsidi energi pun dapat meningkat jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tertekan. Pada Januari 2022 realisasi subsidi energi pemerintah telah mencapai Rp10,42 triliun atau naik 347,2 persen year on year dari realisasi pada Januari 2021 yang sebesar Rp2,3 triliun.
"Konsekuensi dari kebijakan countercyclical, misalnya dengan intervensi harga atau pemberian subsidi, akan memberikan tekanan terhadap defisit APBN. Sehingga APBN perlu dikelola dengan efisien, dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan menunda pemindahan ibu kota," katanya.
Terhadap pasar keuangan, dengan sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemain pasar keuangan dan perusahaan teknologi Rusia serta kenaikan inflasi yang berpotensi lebih tinggi, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat Bank Sentral AS The Fed meningkatkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi dari perkiraan semula.
"Hal itu dapat membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi, terjadi capital outflow, dan dampak negatif kepada balance of payment (BoP). Di pasar keuangan, konflik juga dapat berdampak terhadap penyaluran kredit, dan kinerja korporasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika