Rabu 09 Feb 2022 17:10 WIB

Luhut: Butuh Rp 123,552 Triliun untuk Pensiunkan Dini PLTU di Indonesia

Indonesia telah berkomitmen untuk ikut meredam dampak perubahan iklim.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Suasana Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur (ilustrasi).  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 123,522 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS) untuk menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2030 mendatang.
Foto: Antara/Widodo S Jusuf
Suasana Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur (ilustrasi). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 123,522 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS) untuk menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2030 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 123,522 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS) untuk menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2030 mendatang.

"Pensiun dini PLTU dan menggantinya dengan energi terbarukan memungkinkan dengan dukungan investasi. Total 5,5 Giga Watt (GW) pensiun dini akan mungkin dilakukan sebelum 2030 dengan 8,58 miliar dolar AS dukungan investasi," katanya dalam Mandiri Investment Forum 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga

Luhut menuturkan Indonesia telah berkomitmen untuk ikut meredam dampak perubahan iklim dengan berbagai kebijakan, khususnya terkait transformasi energi. Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Pemerintah juga akan mendorong bauran EBT menjadi 51 persen pada 2030 berdasarkan RUPTL (rencana usaha penyediaan listrik) dan besarannya akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga 2060. Hal itu dlakukan sejalan dengan target Indonesia untuk bisa mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

 

"Indonesia punya potensi EBT hingga 472,6 GW yang terdiri dari berbagai sumber, seperti surya, air, angin, bioenergi, panas bumi dan laut," katanya.

Luhut mengatakan pemerintah juga berencana untuk membangun jaringan listrik super (supergrid) di 2025 untuk menyeimbangkan gap antara permintaan dan pasokan listrik di seluruh negeri. Pemerintah Indonesia juga memformulasikan pajak karbon dengan mekanisme cap and trade.

"Pajak karbon akan dikenakan untuk PLTU pada April 2022 dengan mekanisme cap and trade," katanya.

Di sektor komoditas, Luhut menjelaskan Indonesia telah mengamankan pasokan mineral yang dibutuhkan dalam energi bersih. Oleh karena itu, ia meminta industri hilir untuk tak lagi bergantung pada ekspor mineral mentah.

Terlebih, Indonesia juga tengah mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai kendaraan listrik yang membutuhkan pasokan nikel sebagai bahan bakunya."Indonesia berencana untuk mengimplementasikan 3 juta unit mobil listrik pada 2030," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement